Berita

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menerima jajaran kunjungan Partai Gema Bangsa di Yogyakarta. (Foto: Dok. Gema Bangsa)

Politik

Pesan Ketum Muhammadiyah untuk Partai Gema Bangsa

RABU, 30 SEPTEMBER 2026 | 21:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Partai Gema Bangsa memperkuat gagasan desentralisasi politik dan kemandirian bangsa agar lebih mudah diterima masyarakat.

Pesan itu disampaikan Haedar saat menerima silaturahmi kebangsaan jajaran DPP Partai Gema Bangsa di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu, 30 September 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Haedar mengapresiasi gagasan Gema Bangsa mengenai desentralisasi politik. Ia juga mengingatkan partai tersebut agar luwes, adaptif, dan moderat menghadapi dinamika politik yang transaksional.


Haedar mengutip kaidah usul fikih al ashlu fil muamalah al ibahah dalam memberikan nasihat tersebut. Menurutnya, gagasan desentralisasi politik dan kemandirian bangsa perlu dikemas dengan bahasa yang mudah diterima publik.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyerap pandangan Muhammadiyah mengenai dinamika kebangsaan.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda kebangsaan untuk mempertajam misi dan cita-cita mulia, yaitu kemandirian bangsa dan desentralisasi politik Partai Gema Bangsa,” ujar Rofiq.

Rofiq mengaku menerima nasihat Haedar sebagai masukan penting bagi partainya.

“Seperti seorang ayah menasihati anaknya. Kami terima kasih dan berkomitmen bekerja keras untuk memastikan Partai Gema Bangsa duduk di Senayan memperjuangkan kemandirian bangsa dan desentralisasi politik,” katanya.

Silaturahmi tersebut juga membahas etika politik, kedaulatan ekonomi, pendidikan, serta peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam menjaga persatuan nasional.

Sebelumnya pada hari yang sama, Rofiq juga menyampaikan sikap partainya terkait wacana syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang harus didukung minimal dua fraksi di parlemen. Gema Bangsa menyatakan menolak wacana tersebut dan menyebut putusan MK sebagai pijakan dalam penyusunan aturan pemilu.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Buya Anwar: Kasus Korupsi Bisa Picu Krisis Kepercayaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:18

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Jakarta Basaria Martha Raih Penghargaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:02

Ini Jadwal Lengkap Rencana Perjalanan Haji 2027

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:45

Seragam Tak Mengubah Hukum

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:34

Cek Kesehatan Gratis Kini Lebih Mudah Diakses

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:19

Polda Banten: KMP Batumandi Angkut 420 Penumpang dan 89 Kendaraan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:59

Pembangunan KNMP Sima-Wabu Libatkan Warga Lokal

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:46

Korban Indosurya Berjuang Mencari Keadilan sejak 2020

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:13

Pramono Dorong Film Nasional Tembus Pasar ASEAN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:02

Galeri 24 Sabet Top 2 Kategori Retail dan Top 28 BUMN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 03:32

Selengkapnya