Berita

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menerima jajaran kunjungan Partai Gema Bangsa di Yogyakarta. (Foto: Dok. Gema Bangsa)

Politik

Pesan Ketum Muhammadiyah untuk Partai Gema Bangsa

RABU, 30 SEPTEMBER 2026 | 21:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Partai Gema Bangsa memperkuat gagasan desentralisasi politik dan kemandirian bangsa agar lebih mudah diterima masyarakat.

Pesan itu disampaikan Haedar saat menerima silaturahmi kebangsaan jajaran DPP Partai Gema Bangsa di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu, 30 September 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Haedar mengapresiasi gagasan Gema Bangsa mengenai desentralisasi politik. Ia juga mengingatkan partai tersebut agar luwes, adaptif, dan moderat menghadapi dinamika politik yang transaksional.


Haedar mengutip kaidah usul fikih al ashlu fil muamalah al ibahah dalam memberikan nasihat tersebut. Menurutnya, gagasan desentralisasi politik dan kemandirian bangsa perlu dikemas dengan bahasa yang mudah diterima publik.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyerap pandangan Muhammadiyah mengenai dinamika kebangsaan.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda kebangsaan untuk mempertajam misi dan cita-cita mulia, yaitu kemandirian bangsa dan desentralisasi politik Partai Gema Bangsa,” ujar Rofiq.

Rofiq mengaku menerima nasihat Haedar sebagai masukan penting bagi partainya.

“Seperti seorang ayah menasihati anaknya. Kami terima kasih dan berkomitmen bekerja keras untuk memastikan Partai Gema Bangsa duduk di Senayan memperjuangkan kemandirian bangsa dan desentralisasi politik,” katanya.

Silaturahmi tersebut juga membahas etika politik, kedaulatan ekonomi, pendidikan, serta peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam menjaga persatuan nasional.

Sebelumnya pada hari yang sama, Rofiq juga menyampaikan sikap partainya terkait wacana syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang harus didukung minimal dua fraksi di parlemen. Gema Bangsa menyatakan menolak wacana tersebut dan menyebut putusan MK sebagai pijakan dalam penyusunan aturan pemilu.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya