Berita

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Pemerintahan

Rosan Tanggapi Isu Penyetopan Proyek Data Center AI di Jatiluhur

RABU, 30 SEPTEMBER 2026 | 21:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani merespons penghentian sementara pembangunan pusat data berbasis artificial intelligence (AI) milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Rosan mengaku belum mengetahui secara rinci persoalan tersebut lantaran baru saja kembali dari kunjungan kerja ke Jepang. 

Namun dia mengatakan akan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.


"Ya nanti ini kan saya baru balik (dari kunjungan kerja ke Jepang), nanti saya bicara dengan mereka," ujar Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

Pemprov Jawa Barat sebelumnya memastikan pembangunan pusat data AI di Jatiluhur dihentikan sementara lantaran sejumlah persyaratan pembangunan masih dalam proses. 

Di antaranya, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan persetujuan bangunan gedung (PBG).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan Pemprov Jabar pada prinsipnya mendukung pembangunan pusat data tersebut. 

Namun, dukungan investasi tetap harus dibarengi dengan pemenuhan seluruh ketentuan yang berlaku, mengingat proyek tersebut memiliki skala besar.

Menurut Adi, kewenangan penerbitan PBG dan proses perizinan lingkungan berada di Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sedangkan Pemprov Jabar berperan dalam pengawasan dan koordinasi. 

Proses amdal yang masih berlangsung menjadi salah satu alasan pembangunan dihentikan sementara hingga persyaratan dipenuhi.

Selain aspek perizinan, Pemprov Jabar juga menaruh perhatian terhadap kebutuhan air untuk pengembangan pusat data tersebut. 

"Jadi kemarin setelah ditinjau ya, karena memang masih dalam proses di Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta, maka pengerjaan proyeknya kemarin dihentikan dulu. Dihentikan dulu sementara ya sambil diproses," ujar Adi.

Pemerintah daerah meminta agar operasional proyek tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan air masyarakat maupun sektor pertanian di sekitar Jatiluhur.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya