Berita

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Pemerintahan

Rosan Tanggapi Isu Penyetopan Proyek Data Center AI di Jatiluhur

RABU, 30 SEPTEMBER 2026 | 21:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani merespons penghentian sementara pembangunan pusat data berbasis artificial intelligence (AI) milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Rosan mengaku belum mengetahui secara rinci persoalan tersebut lantaran baru saja kembali dari kunjungan kerja ke Jepang. 

Namun dia mengatakan akan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.


"Ya nanti ini kan saya baru balik (dari kunjungan kerja ke Jepang), nanti saya bicara dengan mereka," ujar Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

Pemprov Jawa Barat sebelumnya memastikan pembangunan pusat data AI di Jatiluhur dihentikan sementara lantaran sejumlah persyaratan pembangunan masih dalam proses. 

Di antaranya, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan persetujuan bangunan gedung (PBG).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan Pemprov Jabar pada prinsipnya mendukung pembangunan pusat data tersebut. 

Namun, dukungan investasi tetap harus dibarengi dengan pemenuhan seluruh ketentuan yang berlaku, mengingat proyek tersebut memiliki skala besar.

Menurut Adi, kewenangan penerbitan PBG dan proses perizinan lingkungan berada di Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sedangkan Pemprov Jabar berperan dalam pengawasan dan koordinasi. 

Proses amdal yang masih berlangsung menjadi salah satu alasan pembangunan dihentikan sementara hingga persyaratan dipenuhi.

Selain aspek perizinan, Pemprov Jabar juga menaruh perhatian terhadap kebutuhan air untuk pengembangan pusat data tersebut. 

"Jadi kemarin setelah ditinjau ya, karena memang masih dalam proses di Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta, maka pengerjaan proyeknya kemarin dihentikan dulu. Dihentikan dulu sementara ya sambil diproses," ujar Adi.

Pemerintah daerah meminta agar operasional proyek tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan air masyarakat maupun sektor pertanian di sekitar Jatiluhur.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

September 2026, Industri Kayu Tertekan Karhutla

Rabu, 30 September 2026 | 20:27

Komisaris Asuransi Tokio Marine Indonesia Dicecar KPK Soal Pencairan Komisi Fiktif Asuransi Pelni

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Prabowo Minta Efisiensi APBN Tetap Terukur demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Insentif Pajak Gaji Karyawan di Bawah Rp10 Juta Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 30 September 2026 | 19:51

Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI

Rabu, 30 September 2026 | 19:36

Pancasila, Persatuan, dan Ujian Geopolitik

Rabu, 30 September 2026 | 19:23

33,2 Juta Keluarga Akan Terima Bantuan Beras 10 Kg selama Oktober-Desember

Rabu, 30 September 2026 | 19:12

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun di Kuartal IV 2026

Rabu, 30 September 2026 | 19:01

Dakwah Ekonomi Syarikat Islam Sejalan dengan Visi Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:34

Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:28

Selengkapnya