Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Pengelolaan gambut oleh masyarakat di Riau akan menjadi salah satu rujukan dalam pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang tengah disiapkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni.

Hal ini disampaikan Menhut usai melakukan kunjungan di Rumah Runding Restorasi Gambut dan Mangrove, Desa Tanjung Leban, Bengkalis, Rabu, 30 September 2026. 

Raja Antoni didampingi Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Peneliti Gambut dari Universitas Riau Haris Gunawan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Bupati Bengkalis Kasmarni serta jajaran Forkopimda lainnya.

Dia mengatakan pembentukan badan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Presiden Prabowo Subianto setelah mendengarkan masukan para ilmuwan dan akademisi. Menurutnya, pengelolaan gambut perlu dilakukan secara serius dengan pendekatan berbasis riset.

Ia menyebut lokasi tersebut sebagai ‘laboratorium hidup’ yang dapat menjadi tempat pembelajaran bagi badan baru setelah terbentuk. Praktik yang telah dilakukan masyarakat nantinya diharapkan dapat dipelajari dan direplikasi di wilayah lain terutama di 6 provinsi prioritas karhutla.

“Untuk belajar dari apa yang sudah dipelajari dan kemudian direplikasi ke tempat-tempat lain di enam provinsi yang lain,” katanya.

Praktik pengelolaan gambut di Desa Tanjung Leban, Bengkalis, Riau, menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, peneliti, masyarakat, dan sektor swasta. 

Salah satu praktik yang dilihat yakni pengelolaan tata air gambut (water sharing) melalui sekat kanal agar kebutuhan masyarakat tetap berjalan tanpa membuat gambut menjadi kering.

“Pelajarannya adalah semua harus bekerja sama, bergotong-royong, mulai dari pemerintah, peneliti, pengusaha juga, setiap privat sektor harus terlibat bersama,” tandasnya.