Berita

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus (Foto: RMOL/ Faisal Aristama)

Parlemen

DPR Bahas 1.200 DIM RUU LLAJ, Angkutan Online Masuk Substansi Baru

RABU, 30 SEPTEMBER 2026 | 14:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi V DPR RI mulai membahas secara intensif revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan bahwa pemerintah telah menyerahkan 1.200 DIM untuk dibahas bersama DPR. Dari jumlah tersebut, terdapat sejumlah perubahan dan penambahan pasal yang cukup signifikan.

"Surpres-nya sudah keluar, kemudian hari ini Daftar Inventarisasi Masalahnya sudah disampaikan ke kami. Ada 1.200 DIM, ini memang lumayan banyak," ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 


Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, pemerintah mengusulkan perubahan terhadap 25 pasal dan menyisipkan 28 pasal baru. Secara keseluruhan, terdapat 83 perubahan dalam DIM yang disampaikan pemerintah terhadap naskah akademik yang sebelumnya diajukan oleh DPR.

"Total perubahan yang baru dari pemerintah, dari DIM, dari naskah akademik yang kami sampaikan itu sebanyak 83 pasal perubahan baru. Ini lumayan signifikan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," tuturnya.

Lasarus menargetkan pembahasan revisi UU LLAJ dapat diselesaikan pada masa sidang berikutnya. Namun, jika membutuhkan waktu lebih panjang, penyelesaiannya ditargetkan paling lambat awal 2027.

Menurutnya, kehati-hatian sangat diperlukan karena revisi UU LLAJ memuat sejumlah substansi baru, termasuk pengaturan mengenai angkutan berbasis aplikasi atau online.

"Karena ada muatan baru terkait dengan angkutan online, kemudian juga ada mekanisme PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di dalamnya, soal kewenangan yang juga diatur, mungkin target kami paling lama di awal tahun depan selesai," ungkapnya.

Lasarus menegaskan, pembahasan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru mengingat banyaknya substansi baru yang harus dikaji secara mendalam, khususnya terkait aturan angkutan online.

"Paling lama, ya. Karena ini menyangkut angkutan online, kami harus hati-hati membahasnya satu per satu," pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya