Jurubicara KPK, Budi Prasetyo. (Foto: RMOL)
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti dalam penggeledahan kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, salah satu barang bukti yang diamankan tim penyidik saat geledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo pada Selasa, 29 September 2026, yakni berupa dokumen terkait perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Adapun barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan kemarin, di antaranya dokumen perpanjangan HGB ke Kementerian ATR/BPN," kata Budi kepada wartawan, Rabu siang, 30 September 2026.
Penggeledahan terhadap kantor PT Bela Parahiyangan Investindo merupakan bagian dari lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Sebelumnya, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi terkait perkara tersebut.
Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.
Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.
Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia. Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.
Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.
Selanjutnya pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Serta seorang pihak swasta yaitu Rizal Pahlevi. Mereka langsung ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.
Dalam konstruksi perkara, kasus ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.
Selain dugaan suap pengurusan HGB Summarecon, KPK juga menduga PT Bela Parahiyangan Investindo memberikan "uang pengurusan" kepada Erwin sebesar Rp2,1 miliar dalam perkara pengurusan HGB atas tanah yang dikelola perusahaan tersebut. Dari jumlah tersebut, Erwin diduga menyetorkan Rp1,8 miliar kepada Arif.
KPK masih mendalami dugaan pemberian tersebut, termasuk lahan yang berkaitan serta Kantah yang menangani pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan Investindo.
