Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)
Wacana pembentukan holding BUMN sektor maritim dengan menggabungkan PT Pelni, PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelindo dalam satu entitas bisnis kembali menyeruak setelah sekian lama terpendam.
Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI Strategic Centre (ISC) Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa melihat rencana pemerintah mengintegrasikan Pelindo, Pelni, dan ASDP merupakan langkah strategis yang patut didukung.
“Streamlining atau penggabungan BUMN yang memiliki bisnis dan fungsi sejenis menjadi kebutuhan untuk menyederhanakan kelembagaan, menghilangkan tumpang tindih, serta memaksimalkan peran negara melalui BUMN,” kata Capt. Hakeng dalam pesan elektroniknya kepada RMOL di Jakarta, Rabu, 30 September 2026.
Lanjut dia, tujuannya bukan sekadar membangun perusahaan yang lebih besar, melainkan menghadirkan pelayanan yang lebih efektif bagi masyarakat
“Integrasi ketiga BUMN ini harus menjadi momentum untuk membangun ekosistem maritim yang saling terhubung, mulai dari pelabuhan, pelayaran, hingga penyeberangan. Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan distribusi barang semakin lancar, biaya logistik semakin efisien, serta mobilitas masyarakat antarpulau menjadi lebih mudah, aman, dan terjangkau,” ungkapnya.
Pengamat maritim yang dikenal kritis ini menilai keberhasilan penggabungan tersebut tidak cukup diukur dari efisiensi perusahaan atau peningkatan keuntungan semata.
“Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya, terutama dalam keterjangkauan harga kebutuhan pokok, peningkatan keselamatan pelayaran, dan pemerataan konektivitas hingga wilayah terpencil. Efisiensi BUMN harus bermuara pada efisiensi pelayanan publik,” jelas Capt. Hakeng.
Masih kata dia, bagaimana pun juga BUMN merupakan instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Karena itu, saya mendukung integrasi Pelindo, Pelni, dan ASDP sepanjang dilaksanakan dengan tata kelola profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik,” tegasnya.
“Harapannya, penggabungan ini tidak hanya menyederhanakan struktur perusahaan, tetapi juga memperkuat kehadiran negara melalui pelayanan maritim yang semakin nyata, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Nusantara,” pungkas Capt. Hakeng.
Wacana penggabungan ini mencuat di akhir 2024 sewaktu Erick Thohir menjabat Menteri BUMN. Ia berpendapat dengan berhasilnya merger Pelindo I-IV dapat diikuti dengan pengintegrasian perusahaan pelat merah di sektor maritim lainnya.
“Kita rencana Pelindo ini pun kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut, karena kita ini kan negara maritim,” kata Erick dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.
Menurut dia, sebagai negara maritim, penting untuk Indonesia menjaga sinergi kebijakan antara pelayanan pelabuhan dan pengiriman.
“Kalau kita terpotong-potong antara kebijakan daripada tentu pelabuhan, pengiriman Pelni dan ASDP itu tidak menjadi satu policy, kita akan kalah bersaing,” terangnya.
Namun hampir dua tahun berselang, konsolidasi yang dibangun pemerintah terkait wacana holding ini bak berjalan di tempat. Erick pun posisinya tergusur dari posisi yang mengurusi BUMN alias menjadi Menpora sejak September 2025.
Berdasarkan penelusuran redaksi, tokoh kunci lain yang ngotot untuk holding ini segera terlaksana adalah Hambra Samal. Ia kini menjabat sebagai Deputi Bidang Fasilitas dan Sinergi Pembangunan BP BUMN sejak Februari 2026.
Ia termasuk tokoh sentral yang sukses menggabungkan Pelindo I-IV menjadi satu entitas bisnis. Saat itu Hambra merupakan Wadirut Pelindo II hingga Pelindo (hasil holding).
