Berita

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat (tengah) di area Ekowisata Dusun Bambu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa, 29 September 2026. (Foto: Istimewa)

Pemerintahan

Menteri Jumhur Dorong Eco Tourism demi Memuliakan Lingkungan dan Ekonomi

RABU, 30 SEPTEMBER 2026 | 00:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat melakukan penanaman pohon di area Ekowisata Dusun Bambu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa, 29 September 2026.

Dalam kesempatan itu, Menteri Jumhur mengatakan, pemerintah sangat serius untuk mendorong eco tourism atau pariwisata ekologi karena itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang sekaligus bisa memuliakan lingkungan. 

"Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk memastikan bahwa keterlibatan dunia usaha yang memanfaatkan keanekaragaman hayati, kelebihan lingkungan Indonesia harus dikolaborasi dengan baik," kata Menteri Jumhur di Acara Ekowisata Dusun Bambu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa, 29 September 2026.


Menteri Jumhur menjelaskan, nanti aka ada yang namanya biodiversity credit dan sebagainya, kehadiran Menteri LH di Bandung juga dalam rangka sosialisasi hal tersebut. 

“Apa yang dilakukan di sini bisa menjadi contoh baik bagi daerah mana pun, terutama di Jawa Barat, agar orang gandrung untuk bisa ikut dalam kegiatan atau mendatangi atau healing ke lokasi eco tourism,” tuturnya.

"Sebab apapun kegiatan di sini bisa hidup kalau ada sirkular ekonomi atau ada ekonomi yang berputar. Sebab kalau tidak ada sirkular ekonomi maka biasanya tidak akan abadi," tambah dia. 

Dalam rangka itu, lanjut Jumhur, seluruh aturan-aturan terkait dengan pemuliaan lingkungan itu harus dijaga. Untuk itu KLH akan selalu mengawasi semuanya untuk memastikan lingkungan terjaga. Dengan lingkungan terjaga maka orang akan menjadi gandrung untuk mendatangi eco tourism.

"Kemudian hal kedua, kemarin Saya di luar negeri yaitu New York, Amerika Serikat (AS), begitu juga di London, Inggris bertemu dengan kalangan-kalangan pecinta lingkungan, salah satunya penasihat Raja Inggris terkait biodiversity, intinya mereka meminta dan mendorong Indonesia menjadi leader dalam urusan-urusan lingkungan hidup," bebernya.

Menteri Jumhur mengatakan, Indonesia adalah megabiodiversity. Jumlah antara biodiversity di daerah dan di laut Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Karena itu sangat wajar kalau semua orang di dunia mengharapkan Indonesia menjadi pemimpin di dalam bagaimana memelihara dan mengembangkan biodiversity di dunia.

"Kira-kira itulah kabar dari luar negeri tentang Indonesia," tegas Jumhur.

Ia mengaku dirinya terkesan dengan eco tourism Dusun Bambu Bandung Barat karena merupakan kampung halamannya yang semasa kecil hidup di daerah Cililin. 

“Dulunya di sini tanah yang gersang, tidak ada pohon-pohon keras, yang berpotensi menyebabkan erosi. Lalu sekarang ditanami pohon-pohon keras sehingga menjadi rimbun sekali,” ungkap dia.

"Itulah yang saya katakan tadi membangun usaha, membangun kegiatan ekonomi sirkular sambil memuliakan lingkungan. Saya rasa ini contoh baik," jelas Jumhur.

Menteri Jumhur menegaskan dirinya setuju izin usaha ekowisata dipermudah. Intinya semua aturan itu yang membuat pemerintah pusat. Jadi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, sejauh aturan itu diikuti seharusnya tidak boleh ada pertentangan. 

“Jadi aturan di bawahnya, di daerah turunannya juga harus mempermudah sejauh usaha itu comply atau memenuhi syarat menjaga lingkungan. Tapi kalau kegiatannya justru merusak lingkungan dengan dalih ekowisata maka itu tidak boleh,” pungkasnya.  


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Ketika Gerakan Sosial Baru Menggugat Tatanan Politik

Selasa, 20 Oktober 2026 | 00:15

Ada Demo Mahasiswa, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas

Selasa, 20 Oktober 2026 | 00:00

Cegah Perpecahan, Bagusnya Gibran Mundur

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:38

Ada Indikasi Dendam Politik di Balik Wacana Pelengseran Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:24

Legislator PKB Serahkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Majalengka

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:01

Realisasi Investasi Hingga Kuartal III Sentuh Rp1.539 T

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:58

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Investasi Tembus Rp3.923 Triliun

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:58

Ferry Juliantono Terpilih Jadi Presiden Syarikat Islam

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:53

Masyarakat Adat Wanam Merauke Butuh Pelatihan Pertanian Berkelanjutan

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:45

BEM-KSI Gelar Silaturahmi ke PBNU dan Beri Apresiasi ke Gus Gudfan

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:29

Selengkapnya