Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. (Foto: Dok. Kemensos)
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong Kabupaten Pekalongan mengejar pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen agar bisa masuk dalam target pembangunan tahun ini.
Agus Jabo mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Kita sedang berjuang supaya pembangunan Sekolah Rakyat permanen di tahun ini 200. Sekarang baru ada 158. Kalau kemudian Pekalongan bisa mengejar itu, mudah-mudahan bisa ikut tahun ini,” kata Agus Jabo saat menerima audiensi Plt Bupati Pekalongan Sukirman di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.
Menurutnya, Sekolah Rakyat memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengembangkan potensi tanpa terhambat kondisi ekonomi keluarga.
“Anak-anak miskin yang sudah gelap harapannya, sekarang di Sekolah Rakyat pengen jadi dokter, tentara, ingin jadi polisi, ada jalannya. Jadi Sekolah Rakyat ini betul-betul jembatan emas mereka membangun harapan baru,” ujarnya.
Untuk pembangunan di Pekalongan, pemerintah daerah menyatakan siap menyediakan lahan seluas 8,1 hektare berstatus hak pakai di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni.
Plt Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan lokasi tersebut berada di kawasan strategis dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sekolah Rakyat itu di Kedungwuni Timur, kecamatan strategis karena kecamatan kedua terbesar setelah Kajen dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan dan tingkat mobilitas warga juga sangat tinggi,” kata Sukirman.
Pemkab Pekalongan juga menyatakan siap memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Pemerintah daerah berharap pembangunan Sekolah Rakyat tersebut dapat direalisasikan pada 2027.
Agus Jabo menambahkan, kapasitas Sekolah Rakyat ke depan ditargetkan mencapai 2.500 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini kapasitas yang tersedia berkisar 1.000 hingga 1.500 siswa.
Selain pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga dirancang dengan pendidikan karakter serta fasilitas pendukung bagi siswa dari keluarga miskin.
“Walaupun ini untuk orang miskin, tapi sarana-prasarananya dibuat yang sebagus mungkin,” ujarnya.
Agus Jabo mengatakan pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui pendidikan anak. Pemerintah juga perlu memperbaiki tempat tinggal dan memperkuat ekonomi keluarga.
“Konsepnya, anaknya kita sekolahkan, rumah orang tuanya kita perbaiki, dan ekonominya kita bantu. Jadi ini pengentasan kemiskinan secara komprehensif,” tandasnya.
Berdasarkan data BPS 2026, tingkat kemiskinan Kabupaten Pekalongan pada 2025 tercatat 8,05 persen. Sementara data Pusdatin Kemendikdasmen mencatat jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di daerah tersebut mencapai 14.558 anak per 6 September 2026.
Kondisi tersebut menjadi salah satu konteks perlunya perluasan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
