Ketua DPP PKS bidang Ekuin Handi Risza. (Foto: Dok PKS)
Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola keuangan haji supaya lebih berkah dan bersih didukung penuh Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS Handi Risza.
Handi menyebut keuangan haji dikelola oleh dua lembaga, yakni Dana Kelolaan milik Jamaah tunggu oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Keuangan Penyelenggaraan Haji untuk jamaah berangkat oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI.
“Prinsipnya PKS mendukung setiap upaya perbaikan tata kelola keuangan haji, namun praktiknya perlu dibedakan antara dana kelolaan dengan dana penyelenggaraan. Hasil pemeriksaan BPK justru lebih menyoroti pada jenis dana yang kedua,” ujar Handi, Selasa, 29 September 2026.
Dirinya mencontohkan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2025 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan Rp 161,7 Miliar dana haji digunakan untuk mensubsidi jamaah yang seharusnya belum berhak.
Termasuk bila ada mafia perhajian di bidang akomodasi, konsumsi, dll, maka itu berada pada ranah operasional penyelenggaraan haji yang tahun 2026 nilainya mencapai Rp 18,16 Triliun.
“Penetapan jamaah berangkat yang berdampak pada keuangan haji, juga penggunaan dana untuk operasional haji, merupakan kewenangan Kementerian yang menyelenggarakan haji, di mana saat ini diselenggarakan oleh Kemenhaj,” sambungnya.
Adapun terkait dana kelolaan yang pada tahun 2026 telah mencapai Rp 184 Triliun, dirinya mengapresiasi BPKH yang sudah diaudit oleh BPK RI dan meraih opini wajar tanpa pengecualian 8 tahun berturut-turut sejak awal beroperasi di tahun 2017.
Sekitar 70 persen dana kelolaan tersebut ditempatkan di Sukuk Negara, dan 25 persen likuiditas di deposito perbankan syariah. Hanya sekitar 5 persen yang terdiversifikasi termasuk melalui investasi langsung.
“Jika dilakukan audit forensik terhadap dana kelolaan keuangan haji, maka bisa jadi momentum memeriksa tata kelola Sukuk Negara, serta transparansi Perbankan Syariah Nasional yang mayoritasnya juga dipegang plat merah yakni Bank Syariah Indonesia,” lanjutnya.
Handi menyebut, PKS melalui Fraksinya di DPR RI juga terus mengawal perbaikan tata kelola keuangan haji termasuk melalui Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji.
“PKS mendukung independensi BPKH, kebijakan penempatan/investasi yang hati-hati serta mempertimbangkan keberlanjutan dana haji, dan mendorong peningkatan perolehan nilai manfaat untuk semakin meringankan biaya haji yang ditanggung jamaah,” pungkas Handi.
