Berita

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Finansial

Sistem Pemungutan Pajak Digital Luar Negeri sudah Beroperasi

Platform Asing Terdaftar Baru 260
SELASA, 29 SEPTEMBER 2026 | 13:48 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemungutan pajak melalui Sistem Pendaftaran dan Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDL) telah mulai berjalan. 

Namun, jumlah platform asing yang mendaftarkan diri untuk memungut pajak masih terbatas, yakni sekitar 260 platform.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, SPP-TDL telah mulai memungut pajak setelah melalui proses sandboxing dan stabilisasi sebelum resmi beroperasi.


“Sudah. Karena kan sebelumnya sudah kita sandboxing, sudah stabilisasi periode. Kemudian pada saat GoLive ya sudah mulai,” kata Bimo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2026. 

Menurutnya, SPP-TDL menyasar platform luar negeri yang menyediakan barang maupun jasa kepada konsumen di Indonesia dan belum masuk dalam pemungutan pajak melalui mekanisme yang sudah ada.

“Di luar itu, di luar yang sudah dipungut PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), ada beberapa, ada banyak, masih banyak sekali platform luar negeri yang menyediakan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dari Indonesia,” kata Bimo.

Bimo menjelaskan, transaksi tersebut memiliki sumber pembayaran dari Indonesia. Karena itu, otoritas pajak memanfaatkan payment gateway untuk menjalankan hak pemajakan atas transaksi tersebut.

“Source of payment-nya dari Indonesia, sehingga dari payment gateway-nya itu kita ambil hak memajakan kita,” kata Bimo.

DJP mencatat jumlah platform yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan pemungutan pajak melalui mekanisme tersebut baru sekitar 260.

“Yang mendaftarkan diri untuk memungut kan kalau tidak salah 260. Ini masih sangat sedikit karena platform itu ada ribuan,” kata Bimo.

Sebelumnya, Bimo menyebut penerimaan pajak dari pemungutan yang sudah berjalan berada di kisaran Rp12 triliun. Dengan penerapan SPP-TDL, DJP berharap pemungutan pajak dapat dilakukan secara lebih akurat.

“Harapan kita akan menambah yang sekarang kan di antara sekitar Rp12 triliun ya, yang sudah kita pungut, yang dari pemungutan mereka. Tetapi dengan adanya sistem SPP-TDL tentu akan semakin lebih akurat,” tandas Bimo.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya