Berita

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Finansial

Sistem Pemungutan Pajak Digital Luar Negeri sudah Beroperasi

Platform Asing Terdaftar Baru 260
SELASA, 29 SEPTEMBER 2026 | 13:48 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemungutan pajak melalui Sistem Pendaftaran dan Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDL) telah mulai berjalan. 

Namun, jumlah platform asing yang mendaftarkan diri untuk memungut pajak masih terbatas, yakni sekitar 260 platform.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, SPP-TDL telah mulai memungut pajak setelah melalui proses sandboxing dan stabilisasi sebelum resmi beroperasi.


“Sudah. Karena kan sebelumnya sudah kita sandboxing, sudah stabilisasi periode. Kemudian pada saat GoLive ya sudah mulai,” kata Bimo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2026. 

Menurutnya, SPP-TDL menyasar platform luar negeri yang menyediakan barang maupun jasa kepada konsumen di Indonesia dan belum masuk dalam pemungutan pajak melalui mekanisme yang sudah ada.

“Di luar itu, di luar yang sudah dipungut PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), ada beberapa, ada banyak, masih banyak sekali platform luar negeri yang menyediakan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dari Indonesia,” kata Bimo.

Bimo menjelaskan, transaksi tersebut memiliki sumber pembayaran dari Indonesia. Karena itu, otoritas pajak memanfaatkan payment gateway untuk menjalankan hak pemajakan atas transaksi tersebut.

“Source of payment-nya dari Indonesia, sehingga dari payment gateway-nya itu kita ambil hak memajakan kita,” kata Bimo.

DJP mencatat jumlah platform yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan pemungutan pajak melalui mekanisme tersebut baru sekitar 260.

“Yang mendaftarkan diri untuk memungut kan kalau tidak salah 260. Ini masih sangat sedikit karena platform itu ada ribuan,” kata Bimo.

Sebelumnya, Bimo menyebut penerimaan pajak dari pemungutan yang sudah berjalan berada di kisaran Rp12 triliun. Dengan penerapan SPP-TDL, DJP berharap pemungutan pajak dapat dilakukan secara lebih akurat.

“Harapan kita akan menambah yang sekarang kan di antara sekitar Rp12 triliun ya, yang sudah kita pungut, yang dari pemungutan mereka. Tetapi dengan adanya sistem SPP-TDL tentu akan semakin lebih akurat,” tandas Bimo.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya