Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diarahkan untuk memastikan program pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga perlindungan sosial dan pemberdayaan rakyat.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, kebijakan politik anggaran APBN 2027 harus mencerminkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat,” kata Said saat menyampaikan pandangannya dalam konferensi pers terkait pengesahan APBN 2027, Selasa, 29 September 2026.
Menurutnya, dampak program pemerintah perlu diukur secara objektif sekaligus melihat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Said mengatakan, dalam usulan APBN 2027 terdapat kenaikan pendapatan negara sebesar Rp9,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp9,1 triliun. Sementara itu, defisit anggaran berada pada level 2,4 persen terhadap PDB.
Kenaikan belanja tersebut, kata Said, tetap harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar APBN tetap kredibel, sehat, dan berkelanjutan.
“Bertambahnya belanja negara untuk menopang berbagai program kerja prioritas nasional wajar diikuti dengan tanggung jawab untuk menaikkan target pendapatan negara,” kata Said.
Said menambahkan, APBN 2027 juga memberikan afirmasi kepada kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar melalui berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur daerah.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN akan terus diarahkan untuk menjalankan fungsi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“APBN kita terus arahkan supaya terus menumbuh, APBN menumbuhkan, APBN melindungi, namun APBN juga kredibel dan sehat,” kata Suahasil.
Ia menambahkan, pemerintah juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekspor sebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi.
Suahasil menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berjalan baik dengan angka 5,45 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi modal untuk terus menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekspor.
“Ini semua adalah modal kita untuk terus menciptakan employment dan juga modal kita untuk terus bisa melakukan ekspor ke pasar dunia,” pungkas Suahasil.
