Berita

Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Pemerintahan

APBN 2027 Disahkan, Ini 8 Anggaran Kementerian/Lembaga Terbesar

SELASA, 29 SEPTEMBER 2026 | 12:00 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Rancangan APBN 2027 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 29 September 2026.

Berikut delapan kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar berdasarkan bahan yang tersedia.

1. Badan Gizi Nasional: Rp240,2 Triliun
Sebesar Rp232,5 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan target 72,46 juta penerima.

Sebesar Rp232,5 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan target 72,46 juta penerima.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi Rp30 triliun dari pagu indikatif awal Rp270,2 triliun.

"Jadi dari total anggaran BGN ini, 97 persen kira-kira hampir itu dikonversi menjadi makanan, sementara 3 persennya adalah dukungan manajemen," kata Sudaryono, Kamis, 17 September 2026. 

2. Kementerian Pertahanan: Rp189 Triliun
Anggaran Kemenhan bertambah sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif Rp139 triliun.

"Intinya APBN untuk 2027 Kemhan anggarannya Rp189 triliun. Jadi ada tambahan sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp139 triliun," ujar Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Senin, 31 September 2026. 

3. Polri: Rp139,19 Triliun
Pagu Polri terdiri dari belanja pegawai Rp61,11 triliun, belanja barang Rp30,93 triliun, dan belanja modal Rp47,14 triliun.

Angka ini turun sekitar Rp6,8 triliun dari anggaran 2026 sebesar Rp146,05 triliun. Polri mengusulkan tambahan agar total anggaran mendekati Rp184 triliun.

4. Kementerian Pekerjaan Umum: Rp114,59 Triliun
Anggaran antara lain dialokasikan untuk prasarana strategis Rp32,57 triliun, sumber daya air Rp30,66 triliun, dan Cipta Karya Rp12,15 triliun.

Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat mendapat Rp7,06 triliun untuk 17.412 lokasi.

5. Kementerian Sosial: Rp107,20 Triliun
Kementerian Sosial mendapat tambahan Rp22,49 triliun dari pagu indikatif awal Rp84,71 triliun.

Tambahan anggaran antara lain untuk Sekolah Rakyat, bantuan bagi 1,46 juta lansia miskin dan penyandang disabilitas tunggal, serta program graduasi 1,5 juta KPM mandiri per tahun.

6. Kementerian Kesehatan: Rp102,12 Triliun
Anggaran utama Kemenkes mencakup Rp29,11 triliun untuk pelayanan kesehatan lanjutan, Rp7,44 triliun untuk sistem ketahanan kesehatan, dan Rp3,98 triliun untuk pelayanan kesehatan primer.

Komisi IX DPR juga menyetujui usulan tambahan Rp28 triliun.

7. Kemendikdasmen: Rp89,1 triliun
Pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 2027 disetujui Rp89,1 triliun setelah mendapat tambahan Rp28 triliun.

Tambahan tersebut terdiri dari Rp23 triliun untuk gaji dan tunjangan guru, termasuk pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta Rp5 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan.
Anggaran utama Kemendikdasmen mencakup Rp51,64 triliun untuk kualitas pengajaran dan pembelajaran serta Rp31,83 triliun untuk program Wajib Belajar 13 Tahun.

8. Kementerian Agama: Rp87,66 triliun
Kementerian Agama (Kemenag) mendapat pagu indikatif awal Rp87,66 triliun, dengan usulan tambahan anggaran Rp41,8 triliun.
Sekitar Rp9,6 triliun dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan guru, sementara revitalisasi 4.750 madrasah juga menjadi bagian dari penggunaan anggaran.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya