Perkuat Ekonomi Susu Nasional, KUTT Suka Makmur Naungi 2.000 Peternak Sapi Perah

Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian (Kementan) meninjau Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kunjungan ini membedah efisiensi rantai pasok dari hulu ke hilir untuk menopang kemandirian industri susu nasional.

KUTT Suka Makmur saat ini menaungi lebih dari 2.000 peternak dengan populasi sekitar 8.700 ekor sapi perah, serta menghasilkan produksi susu segar mencapai 35 ton per hari.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menegaskan bahwa akselerasi kemandirian susu membutuhkan ekosistem bisnis hulu-hilir yang produktif dan efisien. 

“Kemandirian susu nasional bukan sekadar persoalan menambah sapi, tetapi membangun ekosistem yang membuat peternak mampu menghasilkan susu secara produktif, efisien, dan berkelanjutan. KUTT Suka Makmur menunjukkan bagaimana koperasi berperan sentral menyediakan pakan, pembiayaan, hingga layanan kesehatan bagi para anggotanya,” ujar Titiek dalam keterangannya, dikutip redaksi Selasa 29 September 2026.

Selain menampung susu, koperasi menyediakan pakan, layanan kesehatan, permodalan, hingga produk bernilai tambah. 

Kunjungan ini turut menyoroti potensi Sapi Grati sebagai sapi perah dataran rendah yang adaptif. Wakil Ketua Komisi IV Abdul Kharis Almasyhari dan Anggota Komisi IV Endang Setyawati Thohari mendorong konservasi plasma nutfah ini, di mana DPR RI tengah menyiapkan RUU Sumber Kekayaan Genetika.

Ketua KUTT Suka Makmur, Evi Zainal Abidin, menekankan pentingnya kemitraan strategis dengan industri pengolahan. 

“Industri dan koperasi sudah selayaknya menjadi mitra strategis yang saling membesarkan. Kemitraan yang sehat akan membuka ruang agar peternak berkembang, koperasi semakin kuat, dan industri mendapatkan pasokan susu berkualitas prima,” jelas Evi.

Dirjen PKH Kementan, Agung Suganda, mengungkapkan bahwa produksi susu domestik baru memenuhi 20 persen kebutuhan nasional, sementara 80 persen sisanya masih diimpor. 

Untuk menekan defisit ini, pemerintah menargetkan penambahan 600 ribu ekor sapi perah hingga 2029 melalui skema subsidi, asuransi, standardisasi kandang, dan pembiayaan perbankan. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem peternakan serta melindungi aset lokal secara berkelanjutan.