Berita

Ketua Institut Rakyat Indonesia (IRI) Yusuf Lakaseng (Foto: Dokumen pribadi)

Politik

Kebijakan Baru ESDM Diyakini Pacu Perputaran Ekonomi di Daerah Tambang

SELASA, 29 SEPTEMBER 2026 | 11:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 yang mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal mendapat apresiasi.

Ketua Institut Rakyat Indonesia (IRI), Yusuf Lakaseng, menilai kebijakan ini membuka peluang besar bagi pengusaha serta pekerja lokal, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah penghasil tambang.

"Kebijakan ini membawa secercah harapan baru yang nyata bagi daerah. Ini adalah langkah tepat untuk mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat daerah," ujar Yusuf kepada wartawan di Jakarta, selasa 29 September 2026.


Menurutnya, regulasi ini bukan sekadar aturan bisnis, melainkan instrumen pemerataan manfaat ekonomi sektor pertambangan yang selama ini timpang dibandingkan dampak sosial dan lingkungan yang ditanggung warga setempat. Yusuf menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi daerah penghasil.

Ia menilai kebijakan ini akan mendatangkan sejumlah dampak positif, mulai dari perputaran uang di daerah, terbukanya lapangan kerja lokal, hingga kesempatan bagi UMKM daerah untuk naik kelas.

"Ini menjadi modal penting bagi Pemerintah Daerah untuk membangun jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan tanpa perlu terus-menerus mengemis ke pusat akibat ketidakadilan DBH," jelasnya.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan agar aturan ini tidak berhenti di atas kertas. Ia mendesak Kementerian ESDM dan pemerintah daerah membentuk tim pengawas lapangan serta membuka posko pengaduan bagi pengusaha lokal guna mencegah praktik manipulasi kepemilikan saham (*beneficial ownership*) terselubung oleh korporasi besar.

Selain itu, ia mendorong penerapan sanksi tegas bagi pemegang IUP dan IUPK yang mengabaikan kewajiban tersebut agar regulasi berjalan secara bertanggung jawab.

"Kebijakan ini adalah momentum daerah untuk berdaulat atas tanahnya sendiri. Mari kita kawal bersama agar keadilan ini benar-benar tegak di lapangan," pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Komisi III DPR Dukung Kejagung Bongkar Tuntas Mafia Nikel di Sultra

Senin, 09 November 2026 | 00:30

Menanti Hoegeng di Zaman Now

Senin, 09 November 2026 | 00:06

Ratusan Ojol dan Sahabat Disabilitas Peroleh Santunan Jelang HUT ke-15 Nasdem

Minggu, 08 November 2026 | 23:41

Surya Paloh Ingatkan Ego Partai Tak Boleh Kalahkan Kepentingan Nasional

Minggu, 08 November 2026 | 23:37

Jimly Minta 8 Partai di Parlemen Segera Bermusyawarah soal Gibran

Minggu, 08 November 2026 | 23:25

UI dan Peradi Profesional Perkuat Kolaborasi Lewat Networking Golf Tournament 2026

Minggu, 08 November 2026 | 20:55

Mutu Audit jadi Penentu Kepercayaan Publik terhadap Korporasi

Minggu, 08 November 2026 | 20:00

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Ubedilah Badrun: Patron Jenderal Listyo Sigit Bertahun-tahun adalah Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:38

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Ada Da'i Bachtiar hingga Tito Karnavian

Minggu, 08 November 2026 | 18:48

Selengkapnya