Pelibatan Masyarakat Penting untuk Lindungi Habitat Gajah Sumatera

Penguatan koridor gajah Sumatera di Lanskap Bukit Tigapuluh, Jambi, terus didorong Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan habitat dan upaya konservasi. Salah satu keterlibatan masyarakat yakni dengan pengayaan pakan gajah yang ditanam langsung oleh masyarakat sekitar.
 
Menhut melihat langsung pengayaan pakan di Pusat Informasi Konservasi Gajah (PIKG) Jambi di Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Senin, 28 September 2026, bersama Gubernur Jambi Al Haris, Sekda Kabupaten Tebo Sindi, Kapolres Tebo AKBP Triyanto, dan Dandim Bungo Tebo Letkol Yudi Susilo.

Program restorasi berbasis masyarakat di PIKG dilakukan melalui pengayaan pakan dengan luasan 2,8 hektar. Dengan jenis tanaman pakan tebu, pisang, nanas dan rumput gajah.

Raja Antoni mengatakan Lanskap Bukit Tigapuluh memiliki populasi gajah yang diperkirakan sekitar 130 individu dan jumlah tersebut masih mungkin lebih banyak. Pemantauan pergerakan gajah juga diperkuat melalui pemasangan GPS collar pada hampir seluruh gajah yang dipantau, dengan rencana penambahan empat GPS collar.

“Kita sudah pasang GPS collar di hampir semua gajah di sini, mudah-mudahan akan ditambah 4 lagi ya. Sehingga ke depan sudah mengetahui ke mana jalur jelajahnya,” ujarnya.

Perlindungan gajah tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat dan pengelolaan lanskap secara bersama. Menhut menekankan pentingnya mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan konservasi sekaligus masyarakat.

“Tentu tidak perlu dipertentangkan bahwa seolah-olah nanti kita lebih berpihak kepada gajah daripada manusia, atau sebaliknya. Toh kita tahu bahwa kita harus hidup berdampingan dengan alam,” katanya.

Pendekatan tersebut juga dikembangkan melalui Protect30 dalam pengelolaan Lanskap Bukit Tigapuluh yang mencakup konservasi biodiversitas dan forest-positive action. Tujuan kegiatan mencakup ekosistem lanskap, kelestarian komoditas, kestabilan sosial, serta pelibatan sektor swasta.

Raja Antoni juga membuka peluang pemanfaatan skema Perhutanan Sosial sebagai salah satu pilihan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan tetap mendorong pengelolaan kawasan yang produktif dan berkelanjutan.

“Jadi pembangunan terus bisa berjalan, tapi lingkungan hidup terjaga dan yang secara bersamaan juga hak masyarakat, hak masyarakat itu juga kita bisa akomodir dengan baik,” tandasnya.