Pemerintah Cairkan Rp20 Triliun untuk Perkuat Keuangan BPJS Kesehatan

Pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan sekaligus memastikan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan tetap berjalan.

Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 28 September 2026. 

Rapat tersebut secara khusus membahas pelayanan BPJS Kesehatan dan penguatan keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tambahan anggaran tersebut telah disetujui pemerintah dan akan disalurkan dalam dua tahap.

“Kebetulan Pak Menkeu, saya, dan Pak Menko PMK, minggu lalu ya Pak Menkeu ya, dua minggu lalu sudah menyetujui pencairan dana Rp10 triliun plus Rp10 triliun, jadi totalnya Rp20 triliun tahun ini ke BPJS (Kesehatan),” ujar Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers seusai rapat.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dana tambahan tersebut telah tersedia dalam APBN 2026. Menurutnya, penguatan keuangan BPJS diperlukan untuk menjaga pembayaran klaim rumah sakit secara teratur.

“Tambahannya itu sekarang Rp20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, ya 2 hari lagi dan juga bulan November,” ujar Suahasil.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan hingga kini iuran yang terkumpul mencapai Rp118 triliun, sedangkan manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan mencapai Rp132 triliun. 

Dia menyampaikan apresiasi atas tambahan dukungan pemerintah tersebut.

“Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, pemerintah, Pak Menteri, telah diberikan suntikan dana sebesar Rp20 triliun, yang Rp10 triliun akan cair bulan ini dan Rp10 triliun akan cair bulan November lah sebelum akhir tahun,” ujar Prihati.

Pemerintah juga mencatat kepesertaan JKN telah mencapai 285 juta jiwa dengan tingkat kepesertaan aktif 80,6 persen. 

Penguatan pengumpulan iuran dan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) turut didorong untuk menjaga kesinambungan pembiayaan layanan kesehatan.