Siswa Sekolah Rakyat. (Foto: Dok. Kemensos)
Program Sekolah Rakyat didorong menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan di berbagai wilayah Indonesia.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai, pendidikan berkualitas tidak boleh ditentukan kondisi ekonomi keluarga maupun wilayah tempat seorang anak dilahirkan.
“Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar atau keluarga mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Pendidikan adalah hak untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa,” ujar Zulhas dikutip redaksi, Senin, 28 September 2026.
Menurutnya, pembangunan kualitas manusia menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan Indonesia. Pendidikan tidak cukup hanya mengejar kemampuan akademik, tetapi juga harus membentuk generasi yang kreatif, mandiri dan memiliki integritas.
“Kuncinya adalah pendidikan, membangun kualitas manusia-manusia unggul, cerdas, inovatif, kreatif, dan mandiri. Generasi yang mencintai bangsa dan negaranya, generasi yang memiliki integritas pribadi yang kuat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sekaligus pemerataan pendidikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki indeks modal manusia.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui program Sekolah Rakyat yang memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurut Eka, sistem pendidikan Sekolah Rakyat yang menggunakan pola berasrama juga diarahkan untuk membentuk kedisiplinan, kemandirian dan kemampuan bekerja sama peserta didik.
“Jadi anak-anak jalanan yang belum pernah terjangkau itu dimasukkan ke dalam sekolah yang dormitory dan lain-lain. Di situ mereka diajarkan bagaimana disiplin, bagaimana kebersamaan. Sehingga kualitasnya nanti bisa sama,” jelas Eka.
Program tersebut diharapkan dapat mempersempit kesenjangan akses pendidikan antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah.
Dengan terbukanya akses pendidikan bagi kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan, pemerintah menargetkan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas hidup.
