Talkshow Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 bertajuk “Right to Know Day: Refleksi Perjalanan Hak Atas Informasi Publik Pasca-Reformasi di Jakarta Sebagai Kota Global” di Universitas Tanri Abeng, Senin, 28 September 2026. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Warga Jakarta memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang APBD sekitar Rp75 triliun direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan hingga diserap pemerintah.
Hak tersebut menjadi bagian penting dari keterbukaan informasi publik karena anggaran pemerintah merupakan informasi yang dapat diketahui masyarakat.
Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Praktisi Keterbukaan Informasi Publik, Savic Ali, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pelaksanaan anggaran yang telah dianggarkan.
“Pada dasarnya kita punya hak untuk mengetahui apa yang direncanakan negara atau pemerintah. Apa yang dianggarkan oleh negara atau pemerintah. Kemudian, mengetahui pelaksanaannya, dan nyata penyerapan negaranya,” kata Savic dalam Talkshow Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Universitas Tanri Abeng, Senin, 28 September 2026.
Dalam konteks anggaran Jakarta, angka sekitar Rp75 triliun tersebut merujuk pada alokasi Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 yang direncanakan sebesar Rp75,08 triliun.
Rencana belanja tersebut meningkat sekitar 1,08 persen dibandingkan pagu belanja pada APBD murni 2026 sebesar Rp74,28 triliun.
Sementara itu, total Perubahan APBD DKI Jakarta 2026 disepakati sekitar Rp79,56 triliun hingga Rp79,59 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan APBD murni yang sebelumnya mencapai Rp81,32 triliun, setelah dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.
Alokasi belanja Rp75,08 triliun tersebut diarahkan untuk memastikan keberlanjutan urusan wajib dan layanan dasar masyarakat. Salah satu porsi terbesar berada pada fungsi pendidikan sebesar Rp19,75 triliun atau 26,59 persen dari total belanja, antara lain untuk program KJP Plus, KJMU, dan rintisan sekolah swasta gratis.
Menurut Savic, besarnya anggaran pemerintah sekaligus menunjukkan pentingnya masyarakat mengetahui bagaimana uang tersebut direncanakan dan digunakan.
“Kita boleh tahu. Kita boleh bertanya. Dan pejabat terkait, gak bisa mengelak untuk menjelaskan,” tegasnya.
Ia menekankan, keterbukaan informasi bukan hanya berkaitan dengan angka anggaran, tetapi juga informasi mengenai rencana dan pelaksanaan program pemerintah.
“Karena pemerintahan juga punya rencana. Nah ini krusialnya informasi. Jadi satu sisi pemerintahan, berikan informasi itu, memang itu haknya publik,” katanya.
Savic mengatakan transparansi menjadi bagian penting dalam demokrasi karena masyarakat memiliki ruang untuk mengetahui sekaligus mengawasi kebijakan pemerintah.
“Transparansi itu esensial bagi demokrasi. Itu hak kita,” ujar Savic.
Dengan mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, masyarakat juga memiliki dasar untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.
“Kalau kita selalu mencari tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, kita bisa bersuara, itu akan mendorong pemerintah kita juga akan bertindak lebih baik,” pungkasnya.
