Berita

Bendera PSI. (Foto: RMOL)

Politik

Sangat Lebay Jika Kenaikan Ambang Batas Parlemen Dikaitkan untuk Jegal PSI

SENIN, 28 SEPTEMBER 2026 | 11:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Joko Widodo alias Jokowi bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai kecil tetapi banyak pihak yang ketakutan memantik perdebatan mengenai siapa yang dimaksud merasa terancam tersebut. 

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, pernyataan itu dapat dikaitkan dengan sejumlah kemungkinan, termasuk kekhawatiran partai politik di parlemen terhadap PSI maupun isu kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

"Apakah yang disebut takut adalah partai politik di parlemen, takut misalnya tersaingi oleh PSI atau basis pemilihnya akan hijrah ke PSI," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 28 September 2026.


Ia juga menyinggung isu wacana kenaikan parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 5 persen yang disebut-sebut dapat berdampak terhadap peluang partai-partai untuk masuk parlemen.

"Atau takut yang disebut ini karena adanya isu wacana menaikkan ambang batas parlemen," ujarnya.

Namun, Adi mengingatkan bahwa pembahasan mengenai parliamentary threshold bukan isu baru. Menurutnya, wacana tersebut telah berulang kali muncul dalam setiap periode politik.

Karena itu, Adi menilai jika wacana kenaikan ambang batas parlemen saat ini dikaitkan sebagai upaya membatasi PSI agar tidak masuk parlemen, pernyataan tersebut terlalu berlebihan.

"Jadi kalau hari ini ada wacana kenaikan ambang batas, tujuannya untuk membatasi PSI supaya tidak ke parlemen, bagi saya ini statement yang hiperbola. Sangat lebay," tegasnya.

Adi menambahkan, perdebatan mengenai kenaikan ambang batas parlemen telah muncul dalam berbagai periode pemilu.

"Kalau dilihat 2004-2009, 2014, 2019, 2024 dan menuju 2029, perdebatan mengenai kenaikan ambang batas selalu terjadi di kalangan politisi," pungkasnya.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya