Berita

Bendera PSI. (Foto: RMOL)

Politik

Sangat Lebay Jika Kenaikan Ambang Batas Parlemen Dikaitkan untuk Jegal PSI

SENIN, 28 SEPTEMBER 2026 | 11:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Joko Widodo alias Jokowi bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai kecil tetapi banyak pihak yang ketakutan memantik perdebatan mengenai siapa yang dimaksud merasa terancam tersebut. 

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, pernyataan itu dapat dikaitkan dengan sejumlah kemungkinan, termasuk kekhawatiran partai politik di parlemen terhadap PSI maupun isu kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

"Apakah yang disebut takut adalah partai politik di parlemen, takut misalnya tersaingi oleh PSI atau basis pemilihnya akan hijrah ke PSI," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 28 September 2026.


Ia juga menyinggung isu wacana kenaikan parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 5 persen yang disebut-sebut dapat berdampak terhadap peluang partai-partai untuk masuk parlemen.

"Atau takut yang disebut ini karena adanya isu wacana menaikkan ambang batas parlemen," ujarnya.

Namun, Adi mengingatkan bahwa pembahasan mengenai parliamentary threshold bukan isu baru. Menurutnya, wacana tersebut telah berulang kali muncul dalam setiap periode politik.

Karena itu, Adi menilai jika wacana kenaikan ambang batas parlemen saat ini dikaitkan sebagai upaya membatasi PSI agar tidak masuk parlemen, pernyataan tersebut terlalu berlebihan.

"Jadi kalau hari ini ada wacana kenaikan ambang batas, tujuannya untuk membatasi PSI supaya tidak ke parlemen, bagi saya ini statement yang hiperbola. Sangat lebay," tegasnya.

Adi menambahkan, perdebatan mengenai kenaikan ambang batas parlemen telah muncul dalam berbagai periode pemilu.

"Kalau dilihat 2004-2009, 2014, 2019, 2024 dan menuju 2029, perdebatan mengenai kenaikan ambang batas selalu terjadi di kalangan politisi," pungkasnya.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Buya Anwar: Kasus Korupsi Bisa Picu Krisis Kepercayaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:18

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Jakarta Basaria Martha Raih Penghargaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:02

Ini Jadwal Lengkap Rencana Perjalanan Haji 2027

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:45

Seragam Tak Mengubah Hukum

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:34

Cek Kesehatan Gratis Kini Lebih Mudah Diakses

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:19

Polda Banten: KMP Batumandi Angkut 420 Penumpang dan 89 Kendaraan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:59

Pembangunan KNMP Sima-Wabu Libatkan Warga Lokal

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:46

Korban Indosurya Berjuang Mencari Keadilan sejak 2020

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:13

Pramono Dorong Film Nasional Tembus Pasar ASEAN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:02

Galeri 24 Sabet Top 2 Kategori Retail dan Top 28 BUMN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 03:32

Selengkapnya