Berita

Bendera PSI. (Foto: RMOL)

Politik

Sangat Lebay Jika Kenaikan Ambang Batas Parlemen Dikaitkan untuk Jegal PSI

SENIN, 28 SEPTEMBER 2026 | 11:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Joko Widodo alias Jokowi bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai kecil tetapi banyak pihak yang ketakutan memantik perdebatan mengenai siapa yang dimaksud merasa terancam tersebut. 

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, pernyataan itu dapat dikaitkan dengan sejumlah kemungkinan, termasuk kekhawatiran partai politik di parlemen terhadap PSI maupun isu kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

"Apakah yang disebut takut adalah partai politik di parlemen, takut misalnya tersaingi oleh PSI atau basis pemilihnya akan hijrah ke PSI," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 28 September 2026.


Ia juga menyinggung isu wacana kenaikan parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 5 persen yang disebut-sebut dapat berdampak terhadap peluang partai-partai untuk masuk parlemen.

"Atau takut yang disebut ini karena adanya isu wacana menaikkan ambang batas parlemen," ujarnya.

Namun, Adi mengingatkan bahwa pembahasan mengenai parliamentary threshold bukan isu baru. Menurutnya, wacana tersebut telah berulang kali muncul dalam setiap periode politik.

Karena itu, Adi menilai jika wacana kenaikan ambang batas parlemen saat ini dikaitkan sebagai upaya membatasi PSI agar tidak masuk parlemen, pernyataan tersebut terlalu berlebihan.

"Jadi kalau hari ini ada wacana kenaikan ambang batas, tujuannya untuk membatasi PSI supaya tidak ke parlemen, bagi saya ini statement yang hiperbola. Sangat lebay," tegasnya.

Adi menambahkan, perdebatan mengenai kenaikan ambang batas parlemen telah muncul dalam berbagai periode pemilu.

"Kalau dilihat 2004-2009, 2014, 2019, 2024 dan menuju 2029, perdebatan mengenai kenaikan ambang batas selalu terjadi di kalangan politisi," pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya