Berita

Ilustrasi parkir valet di salah satu mal di Jakarta. (Foto: istimewa)

Nusantara

Perda Parkir Perlu Direvisi Agar Tarif Valet Tak Bebani Konsumen

SENIN, 28 SEPTEMBER 2026 | 09:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Fenomena tarif parkir mahal juga terjadi pada layanan valet di sejumlah pusat perbelanjaan dan hotel. Tarif layanan tersebut bahkan disebut bisa mencapai Rp250 ribu.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli meminta persoalan tarif parkir, khususnya layanan valet, menjadi perhatian bersama.

Menurut Taufik, keterbatasan lahan parkir memang menjadi salah satu alasan layanan valet dibanderol lebih mahal. Namun, kondisi tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menetapkan tarif secara semaunya.


"Memang itu lahan parkir terbatas ya, tapi bukan berarti bisa pemungutan semaunya. Valet itu kan harganya memang tidak rendah ya," kata Taufik kepada RMOL, Senin, 28 September 2026.

Ia juga mengusulkan agar ketentuan mengenai tarif parkir, terutama layanan valet di pusat perbelanjaan besar, kembali dikaji melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Parkir.

Menurutnya, penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan kepentingan konsumen sekaligus potensi pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau valet yang di mal-mal besar, agak direvisi lagi Perda Parkir-nya. Supaya tidak memberatkan konsumen, tapi juga bisa menjadi sumber PAD yang memadai untuk Jakarta," ujarnya.

Taufik menilai tarif layanan valet perlu ditempatkan pada angka yang wajar, sehingga tidak terlalu membebani konsumen maupun menghilangkan potensi penerimaan daerah.

"Jadi tarif di pertengahan lah ya," pungkasnya.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya