Para imam besar dari berbagai negara sepakat membentuk The International Assembly of Mosque Imams (IAMI) dalam International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 di Jakarta.
Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dipercaya menjadi presiden pertama IAMI. Organisasi ini akan menjadi wadah permanen bagi para imam dunia untuk memperkuat kerja sama, diplomasi keagamaan, perdamaian, serta peran masjid dalam pemberdayaan masyarakat.
IGIC 2026 berlangsung 25-27 September 2026 dan diikuti delegasi dari 46 negara. Peserta datang dari Eropa, Asia, Amerika Latin, Skandinavia, hingga Asia Tenggara.
Nasaruddin mengatakan kepercayaan tersebut merupakan amanah yang membutuhkan dukungan para imam besar dunia.
“Saya merasa tidak pantas untuk dipilih menjadi pimpinan imam besar; saya takut mengecewakan harapan dari sini. Karena itu, jika ini memang kehendak-Nya memilih saya sebagai pimpinan, saya harap agar dapat memahami kelemahan saya dan membantu saya mengatasi kelemahan itu,” ungkapnya di Jakarta, Minggu 27 September 2026.
Ia juga mendorong agar masjid kembali memainkan peran strategis di tengah masyarakat. Masjid, menurutnya, tidak semestinya hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang pendidikan, pemberdayaan, pertemuan, dan pelayanan sosial.
“Masjid itu kita harus mengubah. Selama ini umat yang memberdayakan masjid, tetapi kita harus membalik, masjidlah yang harus memberdayakan umat,” ujar Menag.
Menurut Nasaruddin, fungsi tersebut sejalan dengan peran masjid pada masa Rasulullah SAW yang tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pendidikan, konsultasi, pertemuan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi umat.
“Masjid itu bukan hanya tempat, tetapi juga tempat pemberdayaan umat, masjid itu sekretariat Negara, sekretariat memberdayaan Imam, Masjid juga baitul Mal, pada zamannya,” tegasnya.
IAMI akan menjadi platform internasional bagi para imam untuk bertukar pengetahuan dan memperkuat kerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan, mulai dari intoleransi, kemiskinan, misinformasi, persoalan lingkungan, isu kepemudaan hingga krisis kemanusiaan.
Sekretariat permanen IAMI akan berkedudukan di Jakarta. Organisasi ini juga menyiapkan jaringan kantor regional di Kuala Lumpur, Kairo, Nairobi, London, New York, Rio de Janeiro, serta Canberra.
Nasaruddin mengatakan IAMI akan menggelar pertemuan virtual bulanan para imam besar dunia untuk membahas berbagai persoalan keumatan.
“Kita tidak akan berbicara politik praktis atau hal-hal yang mengganggu kenyamanan bersama, melainkan menyamakan wawasan bahwa kemanusiaan itu satu. Kita mencontoh Nabi Muhammad SAW yang semasa hidupnya mampu menjembatani semua perbedaan sehingga konflik hilang,” tuturnya.
Selain melahirkan IAMI, IGIC 2026 menghasilkan kesepakatan bersama yang disebut Jakarta Understanding. Dokumen tersebut menempatkan imam masjid sebagai bagian penting dalam membangun perdamaian dan diplomasi keagamaan.
“Melalui Jakarta Understanding, para Imam Besar menyampaikan pesan bahwa perdamaian adalah tanggung jawab bersama umat manusia dan masjid bisa menjadi jembatang yang menghubungkan perbedaan,” ujar Menag.
Jakarta Understanding mendorong para imam tidak hanya menjalankan fungsi kepemimpinan ibadah, tetapi juga berperan sebagai mediator konflik, pemersatu masyarakat, dan penuntun moral.
Para imam juga didorong memperkuat pendidikan karakter, moderasi dan toleransi, melawan ekstremisme, kekerasan, hoaks serta ujaran kebencian. Mereka juga diminta memperjuangkan keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, ketahanan keluarga, serta kepedulian terhadap lingkungan.
Kesepakatan itu turut menyerukan penguatan dialog lintas iman dan kolaborasi dengan pemerintah, lembaga internasional serta masyarakat sipil untuk membangun perdamaian global.
“Jakarta Understanding juga menggarisbawahi bahwa diplomasi keagamaan dapat memperkuat diplomasi antarbangsa, serta menegaskan dukungan penuh terhadap hak rakyat Palestina,” sambungnya.
Jakarta Understanding ditutup dengan komitmen para imam untuk mendukung hak rakyat Palestina menentukan nasib sendiri, perlindungan warga sipil, penegakan hukum internasional, serta terwujudnya kemerdekaan, keadilan, perdamaian, dan martabat yang berkelanjutan bagi Palestina.
