Pertumbuhan arus peti kemas perlu diimbangi dengan penguatan seluruh simpul dalam ekosistem logistik. Persoalan kesiapan simpul darat masih terjadi di kawasan timur Indonesia.
Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke, Puji Hermoko, mengatakan kebutuhan paling mendesak di wilayah tersebut adalah keberadaan depo kontainer di luar kawasan pelabuhan sebagai fasilitas penyangga.
“Kontainer harus bisa keluar, dalam arti harus ada backup depo di luar karena Merauke 100 persen deponya di dalam,” ujar Puji dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 27 September 2026.
Menurut dia, keterbatasan ruang penumpukan berdampak pada meningkatnya biaya logistik. SPIL beberapa kali menurunkan muatan di Timika sebelum kemudian digabungkan dengan kapal lain menuju Merauke.
Selain menambah biaya dan memperpanjang rantai distribusi, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terhadap komoditas, khususnya muatan pangan.
“Harapan kami, ada kebijakan dari Pemda maupun Pemprov sehingga kami bisa membuat depo di luar,” ungkapnya.
Kebutuhan penguatan simpul logistik di Merauke juga menjadi perhatian pengelola TPK Merauke.
Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, mengatakan pihaknya menyiapkan revitalisasi lapangan penumpukan seluas 1,4 hektare untuk meningkatkan kapasitas pelayanan peti kemas.
Revitalisasi tersebut mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan akses, serta penambahan peralatan bongkar muat berupa rubber tyred gantry crane (RTG). Pekerjaan tersebut saat ini masih dalam proses lelang di kantor pusat.
“Pekerjaan revitalisasi itu nanti luasannya 1,4 hektare yang mau diperbaiki. Untuk penguatan, perbaikan akses, pembuatan jalur alat RTG. Dengan adanya RTG itu, kami berharap kapasitas bertambah ke atas,” kata Rasul.
Selain revitalisasi, ia menilai keberadaan depo di luar kawasan pelabuhan diperlukan agar aktivitas penumpukan tidak membebani ruang operasional terminal. Namun, pengembangannya masih menghadapi kendala investasi serta daya dukung jalan.
“Depo itu sebenarnya lini dua, memang harus di luar pelabuhan. Kami berharap perusahaan pelayaran membuat depo di luar pelabuhan. Namun, ada beberapa kendala, mulai dari kebutuhan investasi hingga izin pemerintah untuk lintas jalan keluar karena daya dukung jalan,” jelasnya.
Menurut Rasul, pemerintah daerah telah menawarkan lokasi untuk pengembangan depo. Pihaknya berharap dukungan Pemda dapat mempercepat penyediaan depo eksternal sekaligus pengembangan kawasan pelabuhan.
“Kalau kita mau melakukan pengembangan, ada Rencana Induk Pelabuhan atau RIP. Ini sementara disusun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Penyusunannya juga melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk KSOP dan perhubungan laut,” terang dia.
Gambaran mengenai pentingnya kesinambungan arus peti kemas juga terlihat di TPK New Makassar. Terminal Head TPK New Makassar, Teguh Firdaus, mengatakan operasional terminal sejauh ini berjalan dengan baik. Saat ini TPK Makassar berperan sebagai salah satu hub utama distribusi menuju kawasan timur Indonesia.
“Makassar jadi hub untuk Indonesia Timur. Jadi simpul utama distribusi berbagai komoditas yang bergerak menuju kawasan timur Indonesia,” ulas Firdaus.
Teguh mengatakan Pelindo berfokus menjaga kesiapan infrastruktur dan peralatan bongkar muat agar pelayanan terminal dapat berlangsung secara konsisten. Namun, kelancaran distribusi tidak hanya ditentukan oleh aktivitas bongkar muat di dermaga. Pergerakan kontainer setelah keluar dari terminal juga perlu dijaga agar tidak terjadi penumpukan pada simpul berikutnya.
“Agar kelancaran distribusi kontainer bisa terjaga. Karena kelancaran distribusi tidak hanya bergantung pada kecepatan bongkar muat di dermaga, tetapi juga kesinambungan pergerakan kontainer setelah keluar dari kapal menuju sisi darat,” tuturnya.
Teguh mengatakan kapasitas yang tersedia di Makassar saat ini masih memadai untuk mendukung sirkulasi peti kemas. Dalam menjaga kelancaran tersebut, koordinasi antara operator terminal, shipping line, perusahaan trucking, pengelola depo, hingga pemilik barang menjadi bagian penting dalam kesinambungan rantai logistik.
Sementara itu, di TPK Ambon, Pelindo berupaya mengantisipasi potensi bottleneck di sisi darat dengan memperkuat koordinasi bersama para pemangku kepentingan. Koordinasi dan evaluasi dilakukan secara berkala bersama stakeholder maupun pengguna jasa untuk memastikan kelancaran arus barang dan logistik.
“Pelindo selalu koordinasi dan evaluasi dengan beberapa stakeholder dan customer terhadap kelancaran arus barang atau logistik,” ujar Terminal Head TPK Ambon, Yandi Sofyan Hadi.
Menurut Yandi, salah satu kebutuhan infrastruktur yang mendesak untuk mengimbangi pertumbuhan arus peti kemas di TPK Ambon adalah peremajaan peralatan.
“Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan peralatan yang andal dan siap beroperasi,” imbuhnya.
Pelindo juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung penambahan kapasitas lapangan penumpukan guna mengantisipasi pertumbuhan arus peti kemas.
