Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi BPBD Kabupaten Klaten)
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar, meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait musim hujan 2026/2027 yang datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat.
Gunhar mengatakan prediksi tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk tidak menunggu munculnya titik api dalam jumlah besar baru melakukan penanganan. Menurutnya, kondisi kemarau yang lebih panjang dapat membuat lahan dan vegetasi lebih mudah terbakar.
"Musim hujan yang mundur berarti kita punya waktu lebih panjang untuk mencegah karhutla. Jangan menunggu asap menyebar dan kasus ISPA meningkat baru pemerintah bergerak. Pencegahan harus dimulai sebelum api muncul," kata Gunhar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 27 September 2026.
BMKG pada 22 September 2026 memprediksi awal musim hujan 2026/2027 di 529 Zona Musim (ZOM), atau sekitar 61,08 persen wilayah Indonesia, akan mengalami kemunduran dibandingkan rata-rata klimatologisnya.
Selain itu, sebanyak 51,90 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami musim hujan yang lebih pendek dari normal. Kondisi tersebut, kata Gunhar, perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan, terutama di daerah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi.
"Prediksi cuaca dan iklim itu sedini mungkin harus diantisipasi. Dengan segera mempersiapkan peta kerawanan, kesiapan personel, peralatan, sampai sistem peringatan dini di daerah," jelasnya.
Legislator PDIP ini juga meminta pemerintah memperkuat pemantauan titik panas dan kondisi lahan. Respons cepat, menurutnya, jauh lebih penting daripada menunggu kebakaran meluas dan sulit dikendalikan.
"Kalau titik api sudah muncul, waktu untuk bertindak sangat pendek. Maka deteksi dini harus benar-benar bekerja. Pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat harus tahu wilayah mana yang harus diawasi lebih ketat," imbuhnya.
Selain ancaman terhadap lingkungan, Gunhar mengingatkan karhutla juga memiliki konsekuensi langsung terhadap kesehatan masyarakat. Untuk itu, Gunhar meminta pemantauan kualitas udara diperkuat di daerah rawan karhutla.
"Jangan sampai persoalan karhutla hanya dilihat sebagai urusan lingkungan. Ketika asap masuk ke permukiman, sekolah, pasar, dan fasilitas umum, ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat," tegas Gunhar.
Ia juga mendorong koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, serta sektor kesehatan agar penanganan karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri.
Gunhar menilai pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan pencegahan lebih awal. Apalagi BMKG sebelumnya juga telah mengingatkan bahwa fenomena El Niño 2026 berpotensi bertahan hingga awal 2027 dan dapat meningkatkan risiko kekeringan serta karhutla.
"Data BMKG sudah memberikan peringatan, sekarang tinggal bagaimana pemerintah mengubah peringatan itu menjadi tindakan nyata demi melindungi seluruh warga negara," pungkas Gunhar.
