Pasangan Farhan-Erwin. (Foto: Istimewa)
Pasangan Farhan-Erwin. (Foto: Istimewa)
ADA anggapan keliru bahwa kritik hanya sah datang dari mereka yang berjarak--pengamat netral, oposisi, atau warga yang sejak awal tidak pernah percaya. Anggapan itu keliru, karena justru kritik yang paling jujur biasanya datang dari orang yang pernah percaya sepenuh hati, lalu menyaksikan sendiri jarak antara janji dan kenyataan.
Saya perlu menyatakan posisi ini di depan, bukan sebagai basa-basi etis, melainkan sebagai bagian dari argumen itu sendiri: saya pernah menjadi bagian dari Tim Pemenangan Farhan-Erwin pada Pilkada 2024. Saya tidak mendapat jabatan, tidak mendapat proyek, tidak mendapat apa-apa secara politik setelah kemenangan itu--dan saya justru menganggap ketiadaan itu sebagai bukti bahwa tulisan ini bebas dari kepentingan pribadi. Kalau ada yang saya cari dari menulis esai ini, itu bukan kursi atau proyek, melainkan Bandung yang benar-benar bekerja untuk warganya, bukan sekadar Bandung yang rajin bikin konten "terbuka terhadap kritik."
Dan kebetulan pula, tulisan ini lahir tepat setelah Kota Bandung merayakan hari jadinya yang ke-216. Maka anggaplah esai ini kado ulang tahun--bukan karangan bunga yang wangi tapi kosong, melainkan cermin yang, kalau perlu, agak menyilaukan.
Retorika Keterbukaan, Realitas yang Berbeda Warna
Kalau ditanya apakah Farhan anti-kritik secara verbal, jawabannya justru sebaliknya. Ia dengan sengaja, berulang kali, di depan organisasi mahasiswa seperti IMM dan HMI, meminta mereka untuk terus kritis terhadap pemerintahannya. Ia bahkan meminjam metafora yang cukup elegan: pemerintah itu seperti pengemudi kendaraan besar yang punya "blind spot", titik buta yang hanya bisa dilihat oleh mata orang lain. Kepada HMI ia bahkan mengakui secara terbuka bahwa Kota Bandung masih dibelit persoalan mendasar--pengangguran bertahan di angka 7,2 persen, ketimpangan ekonomi masih tinggi, layanan air bersih belum menjangkau sebagian besar warga, dan ribuan guru SD-SMP masih kurang.
Di atas kertas, ini adalah gaya kepemimpinan yang seharusnya dipuji: pemimpin yang mengaku salah, yang meminta dikritik, yang tidak alergi masukan. Tapi di sinilah letak ironi yang perlu dibedah dengan filsafat politik, bukan sekadar emosi warganet: ada jarak yang cukup lebar antara essere dan parere--antara benar-benar menjadi terbuka dan sekadar tampak terbuka.
Niccolo Machiavelli, dalam Il Principe, menulis bahwa seorang penguasa tidak selalu perlu benar-benar memiliki kebajikan tertentu, cukup tampak memilikinya di mata publik, karena rakyat menilai dari apa yang tampak, bukan dari apa yang sesungguhnya terjadi di balik layar kekuasaan. "Terbuka terhadap kritik" yang diucapkan berulang kali di forum-forum pelantikan organisasi kemahasiswaan berisiko menjadi bentuk "parere" yang efisien: ia membangun citra kerendahhatian intelektual tanpa harus benar-benar mengubah cara kerja birokrasi di baliknya.
Bukti paling telanjang dari kesenjangan ini justru datang bukan dari warga biasa, melainkan dari rumah tangga kekuasaannya sendiri. Menjelang hari jadi kota yang ke-216, muncul polemik terbuka antara Farhan dan wakilnya, Erwin: Farhan menegaskan pembagian tugas sudah "clear" dan meminta jajaran OPD fokus pada pekerjaan teknokratis, sementara Erwin--dalam berbagai pemberitaan--mengeluhkan dirinya tidak dilibatkan secara memadai.
Bahkan istri Wakil Wali Kota disebut tidak memperoleh ruang yang semestinya dalam organisasi TP PKK Kota Bandung. Tokoh Bandung yang dikenal dengan sebutan Kang Joker pun melontarkan sindiran tajam pada momentum hari jadi kota: bahwa Bandung terkesan seperti tidak punya pemimpin, karena yang berkuasa merasa kota ini milik mereka sendiri, padahal Bandung adalah milik warga Bandung.
Ini bukan sekadar gosip rumah tangga pemerintahan. Ini adalah pelanggaran terhadap semangat kolegial kepala daerah yang justru diatur undang-undang--UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 66 secara eksplisit memberi wakil kepala daerah tugas substantif: membantu kepala daerah menjalankan pemerintahan, mengoordinasikan perangkat daerah, menindaklanjuti hasil pengawasan, memantau dan mengevaluasi. Kalau wakil sendiri saja mengaku tidak dilibatkan, pertanyaan kritisnya sederhana: kritik dari siapa sebenarnya yang benar-benar didengar Farhan? Mahasiswa yang setahun sekali dilantik di pendopo, atau wakilnya sendiri yang dipilih rakyat berdampingan dengannya?
Di sinilah konsep Hannah Arendt tentang kekuasaan menjadi relevan. Bagi Arendt, kekuasaan sejati (power) lahir dari tindakan bersama dan ruang plural di mana banyak suara bisa muncul dan didengar--berbeda dari kekuatan (strength) yang sifatnya individual dan hierarkis.
Kepemimpinan yang menyingkirkan suara wakilnya sendiri dari ruang pengambilan keputusan, betapapun ia rajin mengucapkan kata "kolaborasi" di podium, sedang mempraktikkan sesuatu yang justru berlawanan dengan definisi kekuasaan politik yang sehat: ia mereduksi kekuasaan kolektif menjadi kekuatan personal yang berpusat pada satu figur.
Ekonomi Panggung dan Ekonomi Riil
Farhan datang dari dunia yang sangat akrab dengan panggung: presenter televisi dan radio kawakan sebelum terjun ke Senayan dan kemudian ke Balai Kota. Latar belakang ini bukan aib--justru inilah yang membuatnya punya modal karisma personal yang jarang dimiliki birokrat karier. Tapi Max Weber, dalam tipologi otoritasnya, sudah mengingatkan bahaya laten dari otoritas karismatik: ia sangat efektif untuk memenangkan hati publik dalam waktu singkat, tapi rapuh ketika harus diterjemahkan menjadi otoritas legal-rasional--sistem, prosedur, dan hasil kerja birokrasi yang konsisten, bukan sekadar pesona personal di depan kamera.
Gejala inilah yang tampak dalam kritik yang muncul hanya beberapa bulan setelah pelantikan: berbagai kalangan menilai langkah-langkah Farhan masih terjebak dalam kegiatan seremonial, sementara persoalan mendasar seperti banjir tahunan di Kecamatan Gedebage dan kemacetan parah di sekitar Masjid Raya Al Jabbar tidak kunjung tersentuh solusi struktural.
Warga di sana bahkan menyampaikan keluhan yang sangat konkret: jalan tol dibangun tapi bus wisata tidak bisa masuk, sehingga kemacetan di jalan kampung tetap sama saja seperti sebelum ada infrastruktur baru itu. Ini contoh kecil tapi telak dari kesenjangan antara proyek besar yang seremonial-simbolis dan penderitaan harian yang sifatnya teknis-struktural.
Kasus paling mencolok tentu saja proyek Bus Rapid Transit (BRT). Farhan sendiri mengakui bahwa pembangunan halte on-corridor di titik-titik seperti Cicadas, Jalan Jakarta, Ciroyom, dan Pasar Baru justru menambah kemacetan--bukan solusi kemacetan, melainkan sumber kemacetan baru. Ia meminta maaf secara terbuka pada Agustus 2026, mengakui persepsi negatif warga terhadap proyek ini, sembari tetap menegaskan proyek harus dilanjutkan karena sudah menjadi keputusan pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan.
Pertanyaannya bukan soal salah-benar melanjutkan proyek strategis nasional itu--melainkan soal pola komunikasi yang berulang: pengakuan kesalahan diucapkan, permintaan maaf disampaikan, tapi tanggung jawab struktural kerap dilempar ke pihak lain--kontraktor, desain pusat, atau, dalam kasus penanganan bencana, ke perilaku warga sendiri yang diminta mengubah "mindset" agar tidak lagi tinggal di bantaran sungai.
Michel Foucault mengajarkan kita untuk curiga pada wacana yang tampak baik hati tapi sesungguhnya memindahkan beban tanggung jawab kekuasaan kepada objek yang dikuasainya. Ketika solusi krisis air bersih, macet, dan banjir berulang kali disandarkan pada "perubahan mindset masyarakat" alih-alih audit menyeluruh terhadap desain tata kota dan drainase yang sudah membusuk selama puluhan tahun, kita sedang menyaksikan apa yang oleh Foucault disebut sebagai teknik kekuasaan yang halus: memindahkan pertanggungjawaban struktural menjadi persoalan perilaku individu warga.
Membaca Angka di Balik Panggung: Indeks yang Naik, Keluhan yang Tak Kunjung Reda
Kritik yang jujur harus berani menaruh angka baik berdampingan dengan angka buruk, bukan memilih salah satu untuk membangun narasi. Maka mari kita mulai dari kabar yang sebenarnya menggembirakan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung tahun 2025 tercatat 84,66, naik dari 83,75 pada tahun sebelumnya, menempatkan Bandung sebagai kota dengan IPM tertinggi di seluruh Jawa Barat dan masuk kategori "Sangat Tinggi"--kategori yang di provinsi ini hanya diraih empat daerah. Angka ini sekilas tampak seperti validasi penuh atas kepemimpinan Farhan-Erwin.
Tapi di sinilah kejujuran metodologis diperlukan: IPM adalah indeks yang bergerak lambat dan kumulatif, dibentuk oleh investasi puluhan tahun di bidang kesehatan, pendidikan, dan daya beli--bukan cermin kebijakan satu-dua tahun terakhir.
Kenaikan 0,91 poin dalam setahun kepemimpinan yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun jauh lebih mencerminkan kelanjutan tren struktural kota metropolitan yang sudah mapan, ketimbang terobosan spesifik dari pasangan kepala daerah saat ini. Lebih penting lagi: IPM tidak mengukur kemacetan, tidak mengukur banjir tahunan Gedebage, tidak mengukur konsistensi program sampah. Ia adalah indeks agregat jangka panjang yang bisa naik sekalipun keluhan harian warga soal pelayanan publik tidak berkurang--sebuah paradoks statistik yang, kalau tidak dijelaskan, mudah dipelintir jadi bahan klaim keberhasilan yang sebenarnya belum tentu miliknya.
Sementara itu, indikator yang lebih langsung merefleksikan kondisi hidup harian warga justru menunjukkan gambaran yang lebih runcing. Tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung--sebagaimana diakui Farhan sendiri di depan HMI--bertahan di angka 7,2 persen, sebuah angka yang jauh di atas rata-rata nasional maupun provinsi Jawa Barat.
Pertumbuhan ekonomi kota, menurut pengakuan Farhan sendiri, berada di 5,29 persen dan disebutnya sendiri "belum sepenuhnya pulih" dibandingkan kondisi sebelum pandemi--sebuah pengakuan yang, empat tahun setelah pandemi berakhir, seharusnya menjadi alarm, bukan sekadar catatan kaki dalam pidato.
Program-program konkret yang dijanjikan pun menampilkan pola yang berulang: ambisius di atas kertas, tersendat di lapangan. Ambil contoh program pengelolaan sampah organik menjadi briket bahan bakar alternatif di Kelurahan Padasuka--salah satu inisiatif andalan menghadapi krisis sampah kota. Setelah berjalan beberapa bulan, Pemkot Bandung sendiri mengakui performa mesin percontohan ini "belum konsisten," dan baru akan dievaluasi penuh pada Oktober 2026 sebelum diputuskan apakah layak direplikasi ke 20 kelurahan lain--angka yang, jika dibandingkan dengan target jangka panjang di 151 kelurahan se-Kota Bandung, menunjukkan betapa jauhnya jarak antara ambisi dan implementasi. Padahal, pengentasan sampah adalah janji 100 hari pertama yang secara eksplisit dikampanyekan pasangan ini sejak hari pelantikan Februari 2025.
Pola serupa terlihat pada proyek BRT: sebuah solusi transportasi massal yang mestinya mengurai kemacetan, justru--menurut pengakuan wali kota sendiri--menjadi sumber kemacetan baru di titik-titik seperti Cicadas, Ciroyom, dan Pasar Baru, dengan target operasi penuh baru tercapai September 2027, dua setengah tahun setelah proyek ini mulai dikerjakan.
Bandung, yang oleh wali kotanya sendiri disebut sebagai salah satu kota termacet di dunia, kini harus menanggung kemacetan tambahan demi proyek yang justru dirancang untuk menyelesaikan kemacetan itu sendiri--sebuah ironi yang, kalau ditertawakan, mungkin satu-satunya cara warga Bandung bertahan waras di tengah kepadatan lalu lintas harian mereka.
Kesimpulan dari deretan angka ini sederhana tapi perlu ditegaskan: indeks makro yang bagus (IPM tinggi, status "Sangat Tinggi") tidak otomatis menerjemahkan diri menjadi program mikro yang berjalan sesuai jadwal. Ada jarak antara kota yang "secara statistik sangat maju" dengan kota yang warganya masih menunggu solusi banjir, solusi sampah, dan solusi macet yang dijanjikan sejak hari pertama pelantikan.
Ketika Kritik Dijawab dengan Pengalihan, Bukan Penyelesaian
Di titik inilah pertanyaan tentang gaya kepemimpinan yang cenderung meremehkan kritik perlu dijawab secara berimbang tapi tetap tajam. Farhan tidak pernah secara terbuka menghina atau membentak pengkritiknya di depan umum--dalam hal itu, ia jauh lebih santun dibanding banyak kepala daerah lain di negeri ini.
Tapi ada bentuk "meremehkan" yang lebih halus dan justru lebih berbahaya karena sulit dituding secara eksplisit: pengakuan atas masalah yang diucapkan berulang-ulang tanpa disertai perubahan pendekatan yang berarti. Ketika macet akibat BRT dikeluhkan warga, jawabannya adalah "bersabar." Ketika banjir menerjang bantaran sungai, jawabannya adalah "ubah mindset, jangan tinggal di situ lagi." Ketika wakilnya sendiri mengeluh tidak dilibatkan, jawabannya adalah "pembagian tugas sudah clear."
Antonio Gramsci akan menyebut pola ini sebagai bentuk hegemoni yang berjalan lewat bahasa persetujuan, bukan lewat represi terbuka. Ketika seorang pemimpin secara konsisten mengulang jargon "terbuka terhadap kritik" di ruang-ruang seremonial--pelantikan organisasi kemahasiswaan, pelatihan camat dan lurah, sambutan resmi--sembari pola respons riil terhadap kritik substantif tetap defensif atau normatif, maka yang terjadi bukan pembungkaman kritik secara paksa, melainkan penjinakan kritik lewat pengakuan verbal yang tidak pernah benar-benar mengubah struktur pengambilan keputusan. Kritik diserap, dipuji sebagai "masukan berharga," lalu menguap tanpa jejak kebijakan yang berubah nyata.
Penutup: Kado yang Jujur untuk Kota yang Dicintai
Saya tidak sedang menulis ini untuk menjatuhkan seseorang yang pernah saya perjuangkan kemenangannya. Saya menulis ini justru karena masih percaya Bandung layak mendapatkan kepemimpinan yang tidak hanya piawai merangkai kata di podium, tapi juga berani menerjemahkan pengakuan kesalahan menjadi perubahan struktural yang bisa dirasakan warga Gedebage yang setiap hujan masih kebanjiran, warga yang setiap akhir pekan masih terjebak macet menuju Al Jabbar, dan--yang tidak kalah penting--wakilnya sendiri yang berhak duduk sejajar dalam mengambil keputusan, bukan sekadar pelengkap seremonial di podium pelantikan.
Menjelang usia kota yang ke-216, Bandung tidak butuh lebih banyak forum di mana wali kotanya meminta mahasiswa untuk terus kritis. Bandung butuh bukti bahwa kritik yang sudah disampaikan sejak hari pertama pelantikan--soal sampah, macet, banjir--benar-benar menghasilkan perubahan yang bukan sekadar proyek seremonial baru yang menambah daftar keluhan berikutnya.
Sebagai mantan bagian dari tim yang dulu mengantarkan kemenangan ini, saya kira inilah bentuk kecintaan yang paling jujur pada kota kelahiran yang kita bela bersama: bukan tepuk tangan yang terus-menerus, melainkan kritik yang berani, sebagaimana yang justru diminta sendiri oleh wali kota kita, kepada siapa pun yang mau mendengarkannya sungguh-sungguh.
Dwi Gema Kumara
Alumni Filsafat UI, Mantan Timses Farhan-Erwin Pilkada Kota Bandung
Populer
Senin, 21 September 2026 | 03:25
Minggu, 20 September 2026 | 14:18
Minggu, 20 September 2026 | 18:58
Jumat, 25 September 2026 | 14:51
Jumat, 25 September 2026 | 22:39
Senin, 21 September 2026 | 13:33
Minggu, 20 September 2026 | 05:26
UPDATE
Minggu, 27 September 2026 | 22:06
Minggu, 27 September 2026 | 20:53
Minggu, 27 September 2026 | 20:30
Minggu, 27 September 2026 | 19:52
Minggu, 27 September 2026 | 19:31
Minggu, 27 September 2026 | 19:17
Minggu, 27 September 2026 | 18:50
Minggu, 27 September 2026 | 18:31
Minggu, 27 September 2026 | 18:17
Minggu, 27 September 2026 | 17:41