Berita

Ilustrasi Parkir Valet di salah satu mall di Jakarta. (Foto: istimewa)

Nusantara

Tarif Parkir Valet Harus Wajar dan Transparan

MINGGU, 27 SEPTEMBER 2026 | 13:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tarif parkir yang dinilai fantastis di sejumlah lokasi di Jakarta menjadi sorotan setelah warganet dihebohkan dengan tarif parkir sepeda motor gede yang mencapai Rp150 ribu di kawasan Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam video yang beredar, seorang pengendara motor gede terlihat kaget ketika dimintai bayaran parkir oleh seorang pria yang mengenakan pakaian dan topi berwarna cokelat. Nominal Rp150 ribu yang diminta tersebut dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan tarif parkir sepeda motor pada umumnya.

Fenomena tarif parkir mahal juga disebut terjadi pada layanan valet di sejumlah pusat perbelanjaan dan hotel. Tarif layanan tersebut bahkan disebut bisa mencapai Rp250 ribu.


Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani meminta persoalan tarif parkir, khususnya layanan valet, menjadi perhatian bersama.

"Ini perlu menjadi perhatian bersama. Para pengguna parkir valet ini pun biasanya kan dari golongan yang bisa dibilang mampu, karena memilih pelayanan parkir khusus," ujar Rany kepada RMOL, Minggu, 27 September 2026.

Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata pada besaran tarif, tetapi transparansi informasi kepada konsumen. Jika tarif telah mencapai Rp250 ribu dan tidak diinformasikan secara jelas sejak awal, pengelola perlu melakukan evaluasi.

"Kalau benar ada tarif parkir valet yang mencapai Rp250 ribu dan tidak disampaikan secara jelas sejak awal, tentu ini perlu dievaluasi. Konsumen harus mendapatkan informasi tarif yang transparan sebelum menggunakan layanan, sehingga tidak merasa dirugikan," jelasnya.

Rany juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama instansi terkait memastikan seluruh pengelola parkir dan layanan valet menjalankan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.

"DPRD mendorong Pemprov DKI bersama instansi terkait untuk memastikan pengelola parkir maupun valet mengikuti ketentuan yang berlaku. Jangan sampai masyarakat dikenakan tarif yang tidak wajar atau tidak transparan," tegasnya.

Ia menambahkan, laporan atau keluhan masyarakat terkait tarif parkir perlu ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan layanan parkir memberikan kepastian tarif sekaligus perlindungan bagi konsumen.

"Kalau memang ada laporan atau keluhan masyarakat, saya kira perlu ditindaklanjuti dan dilakukan pengecekan di lapangan. Prinsipnya, pelayanan parkir harus memberikan kepastian tarif dan perlindungan bagi konsumen," pungkasnya.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya