Komite Medik Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat (Jabar) melayangkan surat keprihatinan dan permohonan penanganan yang lebih baik dan serius kepada Wali Kota dan DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat.
Komite Medik secara terbuka mendesak Wali Kota Cirebon Effendi Edo segera melakukan tindakan tegas atas persoalan tata kelola rumah sakit saat ini.
Hal itu dilakukan Komite Medik RSD Gunung Jati atas dasar keprihatinan kondisi rumah sakit saat ini dengan melayangkan surat ke Walikota Cirebon, Ketua DPRD, dan Dewan Pengawas RSD Gunung Jati Cirebon, pada Jumat 25 September 2026.
Masalah tata kelola RSD Gunung Jati Cirebon menjadi sorotan publik di Cirebon dan Provinsi Jawa Barat, serta telah menjadi konsumsi pemberitaan media nasional.
Sejumlah persoalan, mulai dari stok obat-obatan yang kosong, hingga dugaan potongan gaji melalui daftar kehadiran (absensi) pegawai dan persoalan utang lebih dari Rp100 miliar terkuak ke publik.
Dalam suratnya ke Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Komite Medis RSD Gunung Jati Cirebon menyampaikan keprihatinan para dokter terhadap kondisi RSD Gunung Jati saat ini.
Kondisi tersebut, sudah pernah disampaikan para dokter RSD Gunung Jati kepada Wali Kota Effendi Edo pada April 2026, namun tidak ada tanggapan hingga kini. Bahkan, janji Wali Kota untuk menemui para dokter belum juga dipenuhi hingga saat ini.
Selain ke Wali Kota Cirebon, Surat tersebut, juga disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Cirebon, Ketua Dewan Pengawas RSD Gunung Jati, serta Direktur RSD Gunung Jati.
“Komite Medik RSD Gunung Jati Kota Cirebon menyampaikan keprihatinan dan permohonan perhatian lebih serius lagi terhadap sejumlah kondisi operasional dan tata kelola pelayanan,” kata dr. Oom Nurrohmah, Ketua Komite Medik RSD Gunung Jati Kota Cirebon dalam keterangannya, Sabtu 25 September 2026.
Menurut dia, apabila hal itu tidak segera ditangani, maka berpotensi memengaruhi mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta perlindungan profesional tenaga medis dan tenaga kesehatan.
“Kami memandang persoalan yang berkembang perlu ditangani secara komprehensif dan berbasis sistem, bukan semata-mata melalui penyelesaian kasus per kasus,” katanya.
Ia meminta Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan pihak-pihak yang disebut, melakukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi operasional RSD Gunung Jati, termasuk ketersediaan alat, reagen, obat dan pemeriksaan penunjang yang berdampak pada pelayanan.
“Meminta manajemen menyusun dan menyampaikan daftar resmi sumber daya pelayanan yang tidak tersedia, estimasi waktu pemulihan, serta rencana mitigasi untuk setiap layanan terdampak,” katanya.
Oom Nurrohmah berharap ada mekanisme pemantauan tindak lanjut dengan indikator, penanggung jawab dan target waktu yang jelas sehingga hasil perbaikan dapat dievaluasi secara berkala.
“Komite Medik menegaskan bahwa penyampaian ini ditujukan untuk memperkuat keselamatan pasien, mutu layanan, kepastian kerja tenaga medis dan akuntabilitas tata kelola rumah sakit,” pungkasnya.
