FSAT Didorong Punya Nilai Tambah dalam Diplomasi Parlemen

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mendorong lima penguatan dalam pengembangan Kerangka Konseptual Forum Senat Asia Tenggara (FSAT) agar forum tersebut memiliki nilai tambah yang jelas dalam diplomasi parlemen kawasan sekaligus mampu membawa kepentingan konkret daerah ke dalam agenda regional.

“FSAT harus punya nilai tambah yang jelas. Jangan sampai hanya menjadi forum baru yang menambah kalender pertemuan," kata Fahira di sela-sela Forum Konsultasi dan Pembahasan Kerangka Konseptual FSAT di Batam, Kepulauan Riau, Kamis 24 September 2026.

Menurut Senator Jakarta ini, diplomasi parlemen semakin penting karena pembangunan daerah kini semakin berkaitan dengan dinamika lintas negara, mulai dari perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, kemaritiman, konektivitas hingga kawasan perbatasan. 

DPD RI memiliki kekhasan karena membawa representasi daerah sehingga perspektif lokal dapat menjadi kontribusi tersendiri dalam kerja sama regional.

Kepulauan Riau, menurut Fahira, menjadi lokasi yang relevan untuk menguji konsep tersebut. 

Posisi geografisnya yang dekat dengan Singapura dan Malaysia serta pengalaman kerja sama lintas batas memberikan gambaran nyata bahwa berbagai persoalan pembangunan daerah sering kali mempunyai dimensi regional.

Namun, Fahira mengingatkan bahwa ASEAN telah memiliki ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) sebagai wadah kerja sama parlemen nasional. Pada 2026, ASEAN dan AIPA juga terus memperkuat koordinasi dalam implementasi ASEAN Community Vision 2045.

“Karena AIPA sudah memiliki peran yang kuat, FSAT hadir bukan untuk menggantikannya," kata Fahira.

Justru kekhasan FSAT harus dicari pada ruang yang belum banyak disentuh, terutama representasi wilayah dan bagaimana kepentingan daerah dapat lebih terartikulasikan dalam diplomasi parlemen.

“Ukuran keberhasilan FSAT nantinya bukan seberapa sering pertemuan dilakukan atau seberapa luas jejaring yang terbentuk. Ukurannya adalah seberapa baik forum ini mampu menghubungkan diplomasi parlemen dengan kebutuhan konkret masyarakat dan daerah di Asia Tenggara,” pungkas Fahira.