Presiden Prabowo Subianto (Foto: Sekretariat Presiden)
Keberanian Presiden Prabowo Subianto merestrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) melalui Danantara Indonesia dinilai dapat menjadi pelajaran bagi para pemimpin politik di negara-negara Barat.
Penilaian tersebut disampaikan Rovshan Ibrahimov, Profesor Departemen Hubungan Internasional Webster University, dalam analisis mengenai kebijakan ekonomi Prabowo atau “Prabowonomics” yang dimuat The Telegraph.
“Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas,” kata Ibrahimov seperti dikutip dari The Telegraph, Jumat, 18 September 2026.
Ia menilai restrukturisasi BUMN yang telah berkembang selama puluhan tahun membutuhkan keberanian untuk menghadapi berbagai kepentingan yang telah mengakar.
Dalam analisisnya, Ibrahimov menyoroti skala struktur BUMN yang berada di bawah Danantara. Prabowo sebelumnya memperkirakan terdapat sekitar 300 hingga 400 entitas, tetapi setelah dilakukan pemetaan jumlahnya mencapai 1.074 entitas.
Struktur tersebut berkembang melalui pembentukan anak perusahaan hingga entitas turunan yang membuat lapisan organisasi semakin kompleks. Kondisi itu dinilai dapat memperlemah akuntabilitas, menciptakan fungsi yang tumpang tindih, serta meningkatkan potensi pemborosan.
Hingga Agustus 2026, Danantara disebut telah menghapus 290 entitas melalui merger, likuidasi, dan divestasi. Sementara target Prabowo adalah merestrukturisasi 300 entitas hingga akhir tahun.
Ibrahimov juga menyoroti mandat Danantara yang dinilai lebih luas dibandingkan model sovereign wealth fund konvensional. Danantara diarahkan menggunakan dividen dan aset BUMN untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk peningkatan pengolahan bahan mentah di dalam negeri.
“Dan mungkin di sinilah letak inti Prabowonomics: Presiden meyakini bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah demi kemakmuran rakyatnya,” ujar Ibrahimov.
Ia membandingkan pendekatan tersebut dengan pengalaman Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang menggunakan peran negara untuk mengorganisasikan modal serta kebijakan dalam mendorong pembangunan industri.
Karena itu, Ibrahimov menilai mandat Danantara yang luas tidak serta-merta dapat dipandang sebagai penyimpangan dari fungsi sovereign wealth fund.
“Keberhasilan tidak mungkin diraih tanpa risiko ataupun pilihan-pilihan yang sulit,” kata Ibrahimov.
Menurutnya, Danantara menjadi instrumen untuk menggerakkan aset negara bagi peningkatan produktivitas dan kemakmuran masyarakat.
“Danantara merupakan upaya Prabowo untuk menggerakkan neraca keuangan negara bagi kepentingan mereka yang pada hakikatnya merupakan pemiliknya: rakyat Indonesia,” pungkas Ibrahimov.
