Berita

Pemilihan umum parlemen Rusia (Foto: X)

Global

Rusia Gelar Pemilu Parlemen Pertama Sejak Perang Ukraina

JUMAT, 18 SEPTEMBER 2026 | 15:32 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rusia mulai menggelar pemilihan umum parlemen pada Jumat, 18 September 2026. 

Pemungutan suara berlangsung selama tiga hari dan menjadi pemilu parlemen pertama sejak Moskow melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022, di tengah kondisi politik dan ekonomi yang terdampak perang selama sekitar empat setengah tahun.

Partai utama Kremlin, United Russia, diperkirakan tetap mempertahankan dominasinya di Duma Negara bersama sejumlah partai lain yang sejalan dengan Presiden Vladimir Putin. 


Namun, Kremlin memperketat kontrol terhadap kontestasi politik, sementara satu-satunya partai yang secara terbuka mengkritik perang, Yabloko, dicoret dari daftar peserta pemilu.

Kondisi ekonomi Rusia juga semakin tertekan akibat perang. Serangan drone Ukraina menimbulkan kerusakan besar terhadap kilang minyak dan fasilitas logistik Rusia. 

Serangan terhadap kilang minyak bahkan memicu krisis bahan bakar yang sempat mencapai puncaknya pada Juni, mereda selama beberapa pekan, lalu kembali terjadi pada Agustus.

Di tengah situasi tersebut, Kremlin menjadikan pemilu sebagai momentum untuk menunjukkan dukungan publik terhadap perang.

“Pilihan dan tekad Anda sekali lagi akan menunjukkan bahwa jutaan orang mendukung para pejuang kita, bahwa kita adalah bangsa yang bersatu, terikat oleh nilai-nilai bersama, ingatan sejarah, dan cinta kepada Tanah Air," ujar Putin.

Tekanan terhadap pemerintah juga terlihat dari menurunnya tingkat persetujuan terhadap Putin. Lembaga survei independen Levada Center mencatat tingkat persetujuan terhadap Putin sebesar 76 persen pada Agustus, turun dari 87 persen pada September 2025. 

Bahkan, ekonom utama bank negara VEB.RF, Andrei Klepach, sempat memperingatkan potensi gejolak sosial. 

“Kita tidak akan memenangkan persaingan dalam perang gesekan ini. Biaya kita terus meningkat. Saya hampir yakin kita akan menghadapi krisis sosial," ungkapnya. 

Selain Yabloko yang dicoret dari daftar partai, sejumlah politikus antiperang juga menghadapi proses hukum. Wakil Ketua Yabloko Maxim Kruglov dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada Juni, sementara anggota Yabloko Lev Shlosberg dihukum lebih dari 11 tahun penjara pada Agustus karena menyuarakan penolakan terhadap perang. 

Politikus liberal Boris Nadezhdin, yang sempat mencoba menantang Putin dalam pemilu presiden 2024, juga meninggalkan Rusia setelah ditetapkan sebagai agen asing dan dilarang mencalonkan diri.

United Russia yang menguasai lebih dari dua pertiga kursi Duma diperkirakan tetap menjadi kekuatan dominan. 

Pengamat Mark Galeotti mengatakan Kremlin mungkin membiarkan perolehan suara United Russia sedikit menurun agar hasilnya lebih mencerminkan dukungan sebenarnya, tetapi tetap memastikan partai tersebut dominan di parlemen.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya