Berita

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: BPMI Setpres)

Politik

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2026 | 20:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Posisi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas dipastikan berada langsung di bawah Presiden. 

Hal itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai menghadiri Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

Bahlil menegaskan posisi BUK Migas sebagai pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tersebut sudah jelas dan tidak lagi menjadi hal yang perlu diperdebatkan. 


Pemerintah kini akan merumuskan formulasi regulasi yang dapat memperkuat BUK, terutama dalam aspek perizinan kegiatan usaha hulu agar proses lintas sektor tidak menghambat peningkatan lifting migas.

"Saya akan sampaikan di saat pembahasan undang-undang. Tapi lembaganya (BUK) akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Dan itu sudah clear, tidak untuk diperdebatkan. Tinggal kita mencari formulasi-regulasi yang memperkuat BUK terutama dalam perizinan," ujarnya. 

Lebih lanjut, Bahlil menyebut Presiden telah memberikan Surat Presiden (Surpres) kepada sejumlah menteri untuk melakukan pembahasan Rancangan UU Migas bersama anggota DPR.

"Kami sebagai menteri teknis akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh arahan Bapak Presiden," tegasnya.

Dalam draf RUU Migas yang disiapkan untuk menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BUK Migas dirancang sebagai lembaga yang mengelola dan mengendalikan kegiatan usaha hulu. 

BUK juga akan menjadi pemegang kuasa usaha pertambangan migas dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas antara lain melakukan kerja sama dengan kontraktor, mempersiapkan penawaran wilayah kerja, menentukan kontraktor, menandatangani kontrak kerja sama, serta mengelola penerimaan dan aset dari kegiatan usaha hulu.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya