DI Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang Bogor, Presiden Prabowo Subianto kembali berdiskusi dengan sejumlah jurnalis dan pakar, dalam program “Presiden Prabowo Menjawab”. Diskusi tanya-jawab ketiga ini berlangsung di meja bundar selama sekitar tiga setengah jam.
Liviana Charlisa memandu acara yang mempertemukan Rivana Pratiwi, Andromeda Merkuri, Ratna Susilowati, Wahyu Daniel, Akbar Faisal, dan Gema Goeyardi. Saya mencatat, program ini membahas sepuluh topik utama, dengan sekitar 20 pertanyaan atau sub pertanyaan substantif.
Pemandu memulai dari topik hubungan Indonesia-Rusia dan politik luar negeri. Lalu, masuk ke soal pertumbuhan ekonomi, investasi, dan industrialisasi. Dan acara diakhiri dengan diskusi soal pendidikan, kualitas guru, dan kesenjangan pembelajaran.
Rekaman menit 9:36 menarik. Prabowo mengakui, “Saya ini orangnya selalu ingin
evidence based.” Ketika ditimpali, “Bukti ya, Pak,” Presiden menjawab, “Kalau tidak ada
evidence saya enggak mau bicara.” Ia menyebut, pencapaiannya selama memerintah menjadi dasar optimismenya.
Selanjutnya, percakapan masuk ke bukti investasi. Presiden menyebut realisasi investasi 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun, menciptakan 2,7 juta lapangan kerja baru. Ia juga mengisyaratkan adanya “investasi besar” yang akan masuk dalam beberapa minggu mendatang.
Di dunia ilmiah,
evidence-based berarti pembahasan berbasis bukti. Dalam kebijakan publik, istilah ini menunjuk pada penggunaan bukti terbaik yang tersedia untuk mengambil keputusan, bukan sekadar mengandalkan intuisi, keyakinan, atau kepentingan.
Namun, memiliki angka belum otomatis berarti memiliki bukti yang memadai. Kita harus mengetahui apa yang diukur, bagaimana cara mengukurnya, siapa sumbernya, apa batasannya, dan apakah angka tersebut benar-benar mendukung kesimpulan yang ditarik.
Angka “satu juta lapangan kerja”, misalnya, menimbulkan pertanyaan: pekerjaan baru atau peserta pelatihan? Formal atau informal? Berapa lama bertahan? Berapa pendapatannya? Apakah muncul karena program pemerintah atau karena kegiatan ekonomi yang berlangsung bersamaan?
Untuk investasi, Presiden punya dasar faktual. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, melebihi 1,3 persen dari target Rp1.905,6 triliun. Investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun.
Investasi memang dapat memperluas produksi, menciptakan pekerjaan, memperkuat rantai pasok, dan mendorong transfer teknologi. Tapi nilai investasi tak otomatis sama dengan kesejahteraan. Terkecuali, misalnya, pabriknya menyerap ribuan pekerja, atau tambangnya mengekspor mineral.
Karena itu, pertanyaan “berapa nilai investasinya?” mesti diikuti berapa pekerjaan berkualitas yang tercipta, berapa upahnya, seberapa besar kandungan lokalnya. Dan, yang lebih penting lagi, siapa yang menikmati manfaatnya?
Soal 2,7 juta lapangan kerja baru, itu masih perlu diperjelas. Sebab, rakyat tak hanya butuh pekerjaan yang tercatat. Pemerintah menghitung jumlah pekerjaan. Rumah tangga menghitung berapa hari uang belanja mampu bertahan. Keduanya perlu dipertemukan oleh data yang lengkap.
Presiden kemudian menyebut inflasi Indonesia sekitar 2,92 persen dan termasuk salah satu yang terendah di dunia. Secara ekonomi, inflasi yang terkendali memang penting karena kenaikan harga yang tinggi dan tidak stabil menggerus daya beli.
Tapi inflasi nasional merupakan angka rata-rata. Ia tidak menggambarkan pengalaman setiap keluarga secara seragam. Harga beras, telur, sewa rumah, transportasi, pendidikan, dan kesehatan dapat bergerak dengan kecepatan berbeda.
Pemerintah menyebut inflasi rendah. Pertanyaan
evidence-based berikutnya ialah rendah pada komoditas apa, dalam periode mana, dan bagaimana jika rakyat merasa tetap kesulitan? Itu bukan kontradiksi, tapi konsekuensi dari cara kerja statistik agregat.
Presiden lalu menampilkan pandangan ahli strategi Australia yang menyebut Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia sebelum pertengahan abad. Ia juga merujuk proyeksi Goldman Sachs mengenai posisi Indonesia pada 2050.
Proyeksi semacam itu memang pernah muncul dalam kajian ekonomi jangka panjang. Namun, proyeksi bukan hasil yang sudah terjadi. Ia merupakan skenario berdasarkan asumsi tentang pertumbuhan produktivitas, demografi, investasi, pendidikan, stabilitas, dan kebijakan.
Jika asumsi berubah, hasilnya dapat berubah. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi potensi bukan kepastian. Negara harus mengubahnya menjadi kapasitas melalui pendidikan, teknologi, institusi, infrastruktur, dan tata kelola.
Masa depan bukan hadiah yang dikirim oleh lembaga pemeringkat atau bank investasi. Ia lebih menyerupai tanah yang harus terus diolah. Proyeksi menunjukkan kemungkinan arah; kerja nyata menentukan apakah arah itu tercapai.
Pemerintah boleh menyatakan fundamental ekonomi kuat. Rakyat boleh bertanya mengapa pendapatan mereka belum terasa menguat. Pemerintah boleh menunjukkan investasi meningkat. Rakyat boleh menanyakan kualitas pekerjaan dan pemerataan manfaatnya.
Pernyataan Presiden bahwa ia selalu ingin
evidence-based patut diterima sebagai prinsip. Tetapi prinsip itu harus berlaku secara konsisten, termasuk ketika bukti menghadirkan kabar yang kurang menyenangkan.
Jika rakyat mengeluhkan ekonomi, ukur keluhan itu melalui data pendapatan riil, konsumsi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan survei yang kredibel. Sebab
evidence-based bukan berarti memilih bukti yang menguatkan keyakinan. Ia berarti bersedia mengubah keyakinan ketika bukti yang lebih baik menuntutnya.
Optimisme adalah bahan bakar. Bukti adalah peta. Namun, kendaraan negara tidak sampai ke tujuan hanya karena pengemudinya berkata, “Saya sangat optimis.” Ia harus menunjukkan jalan, memeriksa mesin, membaca cuaca, dan mengakui lubang yang menganga di depan.
