Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Gangguan konektivitas internet akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong DPR meminta pemerintah mempercepat revitalisasi Base Transceiver Station (BTS), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang, mengatakan penguatan infrastruktur telekomunikasi perlu menjadi perhatian pemerintah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk memperbaiki BTS yang mengalami gangguan.
“Terakhir kami meminta di tahun depan adanya revitalisasi BTS-BTS yang ada di Kalimantan, terutama di daerah 3T, supaya ada koordinasi dari pemerintah pusat dan juga pemda,” kata Andina kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis, 17 September 2026.
Menurutnya, masih terdapat BTS yang secara fisik sudah terpasang, tetapi tidak berfungsi optimal. Kondisi tersebut perlu segera diidentifikasi dan diperbaiki agar tidak memperluas wilayah yang mengalami blank spot.
“Kita juga harus melihat BTS yang tidak berfungsi dengan baik, supaya cepat segera diperbaiki dan juga supaya kita mengatasi blank spot yang ada di Kalimantan terutama Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Andina mengakui persoalan konektivitas masih terjadi di sejumlah wilayah. Bahkan, terdapat BTS yang sudah tersedia secara fisik tetapi belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
“Ada beberapa yang tidak (berfungsi). Ada BTS-nya, tapi tidak berfungsi,” katanya.
Gangguan jaringan tersebut dinilai semakin penting untuk segera ditangani karena aktivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) membutuhkan akses internet yang memadai.
“Apalagi dalam keadaan seperti ini ada PJJ, jadi kita harapkan sekolah juga tidak terganggu dengan adanya masalah sinyal ini,” tuturnya.
Andina menyampaikan pemerintah daerah telah menunjukkan kesiapan untuk menangani persoalan blank spot di Kalteng. Penanganan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
“Sudah siap tadi, langsung didelegasikan kepada Pak Wamen untuk langsung mengurus blank spot yang ada di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi
Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13
Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude
Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33
KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI
Minggu, 27 September 2026 | 11:44
Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi
Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36
Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas
Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06
Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN
Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43
DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu
Minggu, 27 September 2026 | 14:20
Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah
Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11
Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu
Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53
PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar
Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44
Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo
Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37
Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia
Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31
PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!
Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31
Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi
Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21
DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores
Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19
Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK
Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17
Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi
Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01
Selengkapnya