Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, menegaskan Indonesia membutuhkan pemimpin nasional yang berkualitas untuk membawa bangsa ini maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lain.
Hal tersebut disampaikan Mulyanto dalam acara FGD Kepemimpinan Nasional MPP PKS di Jakarta, Selasa, 15 September 2026.
Menurut dia, tantangan memimpin Indonesia tidak sederhana. Indonesia merupakan negara besar dengan penduduk lebih dari 290 juta jiwa, wilayah yang sangat luas, serta berada di kawasan ring of fire yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
Karena itu, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki visi, kompetensi, integritas, serta kemampuan mengelola seluruh potensi dan risiko bangsa.
“Kalau kita gagal menghadirkan pemimpin yang berkualitas, kita akan terus menjadi negara yang tertinggal. Padahal Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat besar. Persoalannya adalah apakah potensi besar itu dapat dikonsolidasikan menjadi kekuatan nasional,” ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 16 September 2026.
Ia mengingatkan bahwa posisi Indonesia dibandingkan sejumlah negara tetangga telah mengalami perubahan besar. Pada masa lalu, Indonesia berada dalam posisi relatif lebih maju dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Namun secara perlahan negara-negara tersebut berkembang lebih cepat, sementara Indonesia tertinggal dalam berbagai indikator pembangunan. Bahkan dalam sejumlah indikator ekonomi dan daya saing, Indonesia kini mulai mendapat tekanan serius dari Vietnam.
Lanjut Mulyanto, masalah kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat dan sistem yang melahirkannya.
“Pemimpin pada akhirnya merupakan cerminan masyarakatnya. Ia juga merupakan refleksi dari sistem demokrasi-politik yang kita bangun, bahkan sistem ekonomi yang berkembang di dalamnya. Karena itu kita tidak cukup hanya berbicara tentang siapa pemimpinnya, tetapi juga harus membenahi ekosistem yang menghasilkan pemimpin tersebut,” katanya.
Ia menilai demokrasi Indonesia masih berada dalam tahap transisional dan terlalu menekankan aspek prosedural. Kondisi tersebut masih diperberat oleh praktik politik uang, tingkat ekonomi dan pendidikan sebagian masyarakat yang belum memadai, kuatnya underground economy, serta struktur ekonomi ekstraktif yang membuka ruang besar bagi kekuatan oligarki untuk memengaruhi proses politik.
“Dalam ekosistem seperti itu, sistem politik cenderung menghasilkan pemimpin yang populis ketimbang kompeten. Popularitas, kekuatan modal, dan kemampuan membangun pencitraan dapat menjadi lebih menentukan daripada kapasitas, integritas, visi, dan kemampuan memimpin. Ini merupakan tantangan serius bagi masa depan demokrasi Indonesia,” tegas Mulyanto.
Karena itu, ia mendorong perbaikan demokrasi menuju demokrasi yang semakin substansial, disertai penguatan institusionalisasi partai politik. Partai harus semakin memiliki systemness, sistem kaderisasi, mekanisme kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang kuat, serta tidak bergantung pada figur tertentu.
“PKS sejak awal berusaha mempelopori model partai yang terinstitusionalisasi dan berbasis sistem. Ke depan kita membutuhkan partai-partai yang kuat secara institusi agar demokrasi mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas. Sebab Indonesia tidak akan menjadi negara maju hanya dengan pemimpin yang populer; Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengubah seluruh potensi bangsa menjadi kekuatan nasional,” pungkas Mulyanto.
