Berita

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra. (Foto: Dok. Pribadi)

Hukum

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

RABU, 16 SEPTEMBER 2026 | 22:41 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak tidak berhenti pada penindakan terhadap pihak yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 14 September 2026 lalu.

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra meminta KPK mengembangkan perkara tersebut demi membongkar jaringan dan pola komersialisasi layanan pertanahan melibatkan pejabat, pegawai, pihak swasta hingga perantara.

Azmi mengapresiasi langkah KPK melakukan OTT pada 14 September 2026 yang mengamankan sejumlah pihak dari lingkungan ATR/BPN Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor dan Kantah Kota Tangerang, termasuk pejabat setingkat direktur jenderal serta pihak swasta.


Menurutnya, perkara tersebut tidak boleh hanya berfokus pada penerima uang beserta jumlah yang ditemukan.

"Temuan uang dalam jumlah ratusan miliar, ditambah dugaan penerimaan dari berbagai layanan pertanahan harus menjadi pintu masuk KPK membongkar apakah telah terbentuk pola atau jaringan yang secara sistematis mengkomersialisasikan layanan pertanahan negara," kata Azmi kepada RMOL, Rabu, 16 September 2026.

Ia meminta penyidik menelusuri pihak yang memiliki kewenangan pada setiap titik layanan hingga pihak-pihak diduga jadi pintu akhir penerimaan fee atau setoran. Ditambah, KPK juga sudah mengamankan sejumlah pihak di lingkungan ATR/BPN Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor dan Kantah Kota Tangerang, termasuk pejabat setingkat direktur jenderal serta pihak swasta.

Azmi menilai, pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB), perpanjangan atau pembaruan hak, pembukaan blokir, pemecahan sertifikat dan layanan pertanahan lainnya harus berjalan berdasarkan hukum, prosedur, dan standar pelayanan.

Jika layanan tersebut telah berubah menjadi ruang negosiasi fee, persoalannya tidak lagi sebatas oknum yang menerima uang.

"Ketika layanan tersebut diduga menjadi ruang negosiasi fee, maka persoalannya bukan lagi sekadar oknum menerima uang, tetapi menyangkut rusaknya integritas pelayanan publik dan kemungkinan adanya jaringan pertukaran kewenangan dengan keuntungan pribadi," tegasnya.

Karena itu, Azmi mendorong KPK melakukan financial tracing secara menyeluruh untuk mengidentifikasi seluruh mata rantai jaringan, termasuk pihak yang meminta, memberi, menjadi perantara, mengumpulkan hingga menikmati uang.

"Penyidik harus mampu mengungkap siapa yang meminta, siapa memberi, siapa menjadi perantara, siapa mengumpulkan, apa imbalan atas kewenangan atau keputusan dimaksud," ujarnya.

Selain itu, KPK diminta menelusuri pihak yang mengendalikan keputusan, pihak yang menghubungkan pemberi dan penerima, serta pemilik manfaat akhir atau beneficial owner dari aliran uang tersebut.

Azmi juga meminta KPK memperluas penyelidikan dan mengungkap karakter penyertaan dalam perkara tersebut. Jika terdapat sejumlah orang dengan latar belakang berbeda memiliki pembagian peran untuk mencapai satu tujuan, konstruksi pertanggungjawaban pidananya harus dilihat sebagai jaringan peran.

"Jika terdapat beberapa orang dengan latar belakang berbeda, entah itu pejabat, pegawai bahkan sampai level Dirjen maupun Menteri, termasuk pihak swasta maupun perantara, maka konstruksi pertanggungjawaban pidananya harus dilihat sebagai jaringan peran, bukan semata-mata sebagai perbuatan individual yang berdiri sendiri," jelasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya