Penanganan Karhutla. (Foto: Istimewa)
Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso, mengatakan pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan aman dinilai sebagai bagian dari kewajiban konstitusional penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Masyarakat kesulitan mendapatkan udara bersih karena kepulan asap mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal, sebagai warga negara, mereka memiliki hak dasar untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan menghirup udara yang aman bagi kesehatan,” ujar Fauqi di Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Fauqi menegaskan keterpaparan kabut asap berbulan-bulan yang dialami warga bukan sekadar masalah kenyamanan biasa, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa. Negara dinilai wajib hadir memberikan perlindungan teknis agar masyarakat tidak dibiarkan menanggung dampak krisis yang bukan disebabkan oleh mereka.
“Bayangkan saja masyarakat harus bekerja dan bersekolah dalam kepungan asap selama berbulan-bulan tanpa pilihan untuk pindah. Jangan sampai masyarakat yang tidak menyebabkan kebakaran justru menjadi pihak yang paling lama menanggung dampaknya,” tegasnya.
Ia membeberkan bahwa dampak kabut asap karhutla sangat mematikan bagi kesehatan fisik publik. Paparan polusi udara tersebut berpotensi memicu iritasi saluran pernapasan, sesak napas, hingga memperburuk risiko penyakit paru kronis pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
“Paparan asap ini memicu gangguan pernapasan serius hingga memperburuk penyakit kronis. Kondisi ini makin berbahaya bagi kelompok rentan serta pekerja luar ruangan yang saban hari menghirup udara tercemar,” tutur legislator asal Jawa Tengah tersebut.
Selain krisis kesehatan, Fauqi menyoroti efek berantai karhutla yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi lokal. Penghentian aktivitas belajar mengajar di sekolah hingga penurunan pendapatan masyarakat pekerja harian menjadi bukti nyata terganggunya hak hidup layak warga.
“Dampak kabut asap ini berantai, mulai dari sekolah yang diliburkan hingga roda ekonomi warga yang terhenti. Mobilitas masyarakat menjadi terbatas sehingga berpengaruh langsung pada penghasilan harian mereka,” katanya.
Fauqi pun mendorong pemerintah segera menyiagakan posko medis gratis, membagikan masker penyaring partikulat berstandar, serta menyediakan ruang evakuasi berudara bersih (clean air shelter). Penanganan karhutla dituntut tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga pada jaminan pemulihan hak-hak dasar korban.
