Berita

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Bisnis

RUU Migas Sebaiknya Mengacu UU 8/1971, Begini Penjelasannya

RABU, 16 SEPTEMBER 2026 | 06:23 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Isu revisi UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) terus menjadi sorotan publik. Terutama terkait wacana menguatnya kembali peran Pertamina sebagai center of gravity tata kelola migas nasional dalam bentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.
 
Ekonom konstitusi Defiyan Cori berharap nomenklatur BUK Migas nantinya bisa menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945.
 
“Bahwa, penguasaan negara atas kekayaan sumber daya alam (SDA) dan merupakan hulu industri sebagai sumber atau faktor produksi merupakan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Terkait dengan itu, maka sektor minyak dan gas bumi adalah cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak mutlak diserahkan mandatnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Defiyan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 15 September 2026.
 

 
Nomenklatur BUK Migas berdasar Pasal 64 dari draft RUU Migas yang diperoleh redaksi yakni tertulis ayat (1) Organ BUK Migas terdiri atas dewan pengawas; dan dewan direksi. (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan 6 (enam) orang anggota.
 
Defiyan lantas mengungkap bahwa BUK Migas layaknya seperti posisi Pertamina berdasar UU 8/1971 yang sangat kuat dan mengakomodasi corak industri dasar terintegralistik, efektif dan efisien. 
 
“Sebaiknyalah RUU Migas mengacu kepada UU 8/1971 tersebut agar konsolidasi kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ungkapnya.
 
Terkait frasa Badan Usaha Khusus (BUK) yang selama ini diperankan oleh SKK Migas di hulu dan BPH Migas di hilir dengan demikian tidak diperlukan lagi. 
 
“Jika tidak menyerahkan seluruh ekosistem Migas kepada Pertamina maka akan sama saja mengulangi kesalahan UU No 22 tahun 2001 yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi Pasal 33 UUD 1945,” jelas Defiyan.
 
“Yang krusial dan harus terdapat dalam klausul RUU Migas adalah model kerja sama dan pola bagi hasil investasi yang harus dipastikan secara ekonomis dan tidak merugikan negara,” pungkasnya.
 
Bab soal kerja sama dalam draft RUU Migas tertuang dalam Pasal 1 poin 22 yang menyebut Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 
Kemudian dalam Pasal 7 dijelaskan Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22.
 
Dalam ayat (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat persyaratan: a) kepemilikan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi sampai pada titik penyerahan kepada kontraktor tetap di tangan negara yang dikelola oleh BUK Migas; dan b) manajemen operasi Kegiatan Usaha Hulu tetap berada pada BUK Migas.
 

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya