Berita

Wakil Ketua Umum Bapera, Prof Henry Indraguna. (Foto: Dok. Pribadi)

Hukum

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

SELASA, 15 SEPTEMBER 2026 | 20:24 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) menghormati proses hukum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor yang turut menyeret Ketua Umum Bapera, Fahd A Rafiq.

"Bapera tidak akan melakukan intervensi terhadap kewenangan KPK. Kami memberikan ruang kepada KPK untuk bekerja profesional, objektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Wakil Ketua Umum Bapera, Prof Henry Indraguna, Selasa, 15 September 2026.

Henry mengingatkan, informasi terkait seseorang yang diamankan dalam OTT tidak berarti yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana. Status ini harus dibedakan apakah untuk kepentingan pemeriksaan atau telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.


"Kita harus membedakan antara diamankan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jangan sampai opini publik mendahului proses hukum," tegasnya.

Karena itu, Bapera mengimbau seluruh kader, anggota, simpatisan dan masyarakat agar tidak melakukan spekulasi, penghakiman, maupun menyebarluaskan informasi yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh KPK.

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan itu pada pokoknya menjamin setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah hingga kesalahannya dibuktikan secara sah dalam persidangan.

Selain itu, proses penegakan hukum pidana harus tetap memperhatikan ketentuan UU 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk perlindungan terhadap hak tersangka serta pemeriksaan berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah.

"Kami menunggu kepastian hukum dari KPK, sebagaimana mekanisme yang berlaku. Apa pun keputusan dan status hukum yang nantinya disampaikan secara resmi oleh KPK, Bapera akan menghormati dan menghargai proses tersebut," pungkas Henry.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya