Denny Indrayana Santai Disomasi Farhat Abbas Cs: Dijogetin Aja

Sayembara pembuktian ijazah SLTA/sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digagas pakar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana ternyata mendapat respons dari advokat Farhat Abbas.

Bersama William Albert Zai dan M. Rizaldi Hendriawan, Farhat Abbas yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Hukum Jamin Rakyat Indonesia (LSM Hajar Indonesia) melayangkan somasi kepada Denny Indrayana. 

Dalam somasi bernomor 018/LSM-HAJAR/S/IX/2026 tertanggal 12 September 2026 itu, LSM Hajar Indonesia menuding sayembara yang digagas Denny berpotensi melanggar sejumlah pasal KUHP, mulai dari ketentuan soal perjudian, penghasutan, hingga makar, serta menyalahi aturan Kementerian Sosial soal pengumpulan uang dan barang. 

Hajar Indonesia meminta Denny meminta maaf kepada Gibran, menghentikan sayembara, memulihkan nama baik Wakil Presiden, dan mempertanggungjawabkan sumber dana sayembara kepada Kementerian Sosial dalam waktu 3 x 24 jam, dengan ancaman akan menempuh jalur hukum pidana maupun perdata jika tidak ditanggapi.

Menanggapi somasi tersebut, Denny justru mengaku terhibur. Ia menyebut surat itu datang sebagai “hiburan” di pagi hari dan mengaku tersenyum membacanya.

"Buat saya senyum. Katanya sayembara menunjukkan bukti tamat pendidikan SLTA sederajat Gibran itu judi, makar dan menghina Gibran," kata Denny, dikutip dari akun Facebook pribadinya, Selasa 15 September 2026.

Denny turut menyinggung nominal hadiah sayembara yang disebut Hajar Indonesia mencapai Rp15 miliar. 

Ia bahkan berseloroh mempersilakan pihak penyomasi ikut menambah nilai hadiah tersebut. 

Di akhir unggahannya, Denny melempar pertanyaan kepada warganet soal bagaimana sebaiknya ia menyikapi somasi ini, sembari mengutip candaan Presiden Prabowo Subianto soal cara menghadapi tekanan: “dijogetin aja”. 

Ia lantas menutup cuitannya dengan tagar khasnya, “Salam integritas!”

Somasi ini muncul tak lama setelah Denny resmi menutup sayembara ijazah SLTA Gibran pada 9 September 2026 lalu.

Total donasi masyarakat yang terkumpul untuk sayembara ijazah Gibran mencapai lebih dari Rp10,28 miliar dari 306 penyumbang. 

Denny sebelumnya menegaskan perjuangannya berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK), setelah pada 10 September 2026 ia resmi mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres yang menuntut diskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden RI.