Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)
Maraknya peredaran rokok ilegal dinilai sudah memasuki tahap yang membahayakan negara dan ekosistem industri hasil tembakau.
Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, mendesak pemerintah tidak lagi sekadar melakukan operasi penindakan, tetapi berani mengevaluasi hingga mencopot pejabat Bea dan Cukai yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan.
Menurut Haris, persoalan rokok ilegal bukan sekadar perkara hilangnya potensi penerimaan cukai.
Ia menegaskan, jika dibiarkan, peredaran produk ilegal akan menciptakan persaingan yang tidak sehat dan secara perlahan menghantam industri rokok yang selama ini patuh membayar cukai serta menjalankan kewajiban kepada negara.
“Ini sudah menyangkut kepentingan negara dan nasib jutaan pekerja. Jangan sampai negara sibuk menghitung penerimaan, tetapi membiarkan industri legal dihantam produk ilegal,” ucap Haris dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Ia menilai keluhan industri rokok legal mengenai tingginya beban cukai harus menjadi alarm keras bagi pemerintah.
Ketika produk legal menanggung beban cukai dan biaya operasional, sementara produk ilegal dapat dijual jauh lebih murah karena menghindari kewajiban cukai, maka mekanisme pengawasan negara patut dipertanyakan.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, perusahaan legal pada akhirnya akan dipaksa melakukan efisiensi. Salah satu konsekuensinya bisa pengurangan tenaga kerja. Kita tidak boleh menunggu sampai badai PHK terjadi baru pemerintah bertindak,” ujarnya.
Haris menyebut Bea dan Cukai memiliki posisi strategis dalam menjaga penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat.
Karena itu, maraknya rokok ilegal harus menjadi dasar evaluasi serius terhadap kinerja pejabat yang bertanggung jawab.
“Dirjen Bea Cukai harus bertanggung jawab secara institusional. Kalau tidak mampu memberantas jaringan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan menghancurkan persaingan usaha yang sehat, ya harus dievaluasi. Kalau terbukti gagal menjalankan tugas, jangan ragu untuk dicopot,” tegas Haris.
Ia juga meminta pemerintah tidak hanya mengejar pedagang kecil di lapangan.
Penindakan, menurutnya, harus diarahkan kepada jaringan besar yang memasok dan mengendalikan peredaran rokok ilegal.
“Jangan hanya pedagang kecil yang ditangkap. Bongkar dari hulunya. Siapa produsennya, siapa distributornya, siapa pemain besarnya, dan siapa yang selama ini membuat barang ilegal itu bisa beredar luas. Negara harus berani menghadapi mafia cukai,” tegasnya lagi.
Haris mengingatkan, persoalan ini memiliki efek domino yang luas. Ketika industri legal kehilangan pasar, produksi dapat menurun.
Jika produksi menurun, perusahaan berpotensi melakukan efisiensi. Dan ketika efisiensi mulai menyentuh tenaga kerja, ancaman PHK tidak lagi menjadi kemungkinan yang jauh
“Jangan sampai kita membiarkan industri legal berdarah-darah sementara pemain ilegal menikmati pasar. Ini bukan hanya soal rokok. Ini soal penerimaan negara, investasi, lapangan kerja, dan keberlangsungan industri nasional,” ungkap dia.
Karena itu, Haris meminta Presiden dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Bea dan Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal.
“Kalau memang ada pejabat yang tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, ganti. Negara tidak boleh kalah dengan mafia cukai,” pungkas Haris.
