Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat menghadiri Jakarta Investment Award (JIA) 2026 bertema “Investing in a Global, Green, and Resilient Jakarta” di Hotel The Westin Jakarta. (Foto: PPID)
Berbagai strategi dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat iklim usaha dan investasi. Diantaranya melalui pelayanan yang transparan, kemudahan perizinan, serta kepastian bagi para pelaku usaha. Upaya tersebut terbukti mendorong pertumbuhan investasi Jakarta yang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat menghadiri Jakarta Investment Award (JIA) 2026 bertema “Investing in a Global, Green, and Resilient Jakarta” di Hotel The Westin Jakarta, Senin, 14 September 2026.
“Realisasi investasi Jakarta meningkat signifikan dari Rp103,3 triliun pada 2021 menjadi Rp270,9 triliun pada 2025. Hingga triwulan II 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp173,6 triliun atau berkontribusi 17,2 persen terhadap total investasi nasional. Pada periode yang sama, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen,” ujarnya.
Menurut Pramono, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap Jakarta sebagai tempat berinvestasi dan mengembangkan usaha. Karena itu, Pemprov DKI terus melakukan pembenahan untuk menjadikan Jakarta kota yang semakin terbuka, kompetitif, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah reformasi pelayanan perizinan. Melalui Pergub Nomor 11 Tahun 2026, Pemprov DKI memberikan kepastian waktu penyelesaian sejumlah perizinan, termasuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), paling lama 15 hari.
Dia juga menegaskan, upaya membangun Jakarta sebagai kota global dimulai dari pembenahan berbagai hal mendasar yang langsung dirasakan masyarakat dan dunia usaha.
“Sebagai gubernur, saya melakukan berbagai terobosan untuk bisa mencapai 50 besar kota global dunia. Sebenarnya, kita menyelesaikan berbagai hal dari yang kecil,” tuturnya.
Selain perizinan, pembangunan infrastruktur Jakarta juga semakin mengedepankan kolaborasi dan kemitraan. Skema ini memungkinkan pembangunan kota tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi dunia usaha.
Pramono meyakini, kolaborasi hanya dapat tumbuh di atas kepercayaan. Untuk itu, Pemprov DKI terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, pelayanan publik yang pasti, serta kebijakan yang memberikan ruang bagi inovasi dan investasi.
“Kami berkomitmen untuk terus memastikan Jakarta menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh pelaku usaha untuk tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan kota,” jelasnya.
Apresiasi juga diberikan kepada para pelaku usaha dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang turut memperkuat ekosistem investasi Jakarta melalui penyelenggaraan JIA 2026.
Pram menyebut investasi yang masuk ke Jakarta harus memberikan manfaat luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengembangan inovasi, peningkatan kesejahteraan, hingga pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Jakarta harus benar-benar bersiap menjadi kota global yang hijau dan tangguh. Yang tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan publik atau trust,” tandasnya.
