Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Foto: RMOL/Jamaluddin Akmal)
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengkritik Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang dinilai lebih mengedepankan pencitraan ketimbang memberikan solusi konkret terhadap persoalan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar yang mencapai Rp5,7 triliun.
Hari menilai berbagai aktivitas KDM yang banyak terekspos melalui media sosial belum menunjukkan arah kebijakan yang mampu menjawab persoalan fiskal Jabar.
"KDM memang selama ini pencitraan saja tanpa memberikan solusi. Ibaratnya hanya bisa memberikan ikan tanpa memberikan kail," kata Hari kepada RMOL di Jakarta, Minggu, 13 September 2026.
Menurut dia, masifnya penggunaan media sosial menjadi ruang yang dimanfaatkan KDM untuk membangun citra di tengah masyarakat. Namun, popularitas di media sosial, kata dia, seharusnya diimbangi dengan kebijakan yang menyentuh persoalan mendasar daerah.
Ia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat tidak seharusnya berharap banyak KDM mampu menyelesaikan persoalan defisit APBD Jabar sebesar Rp5,7 triliun apabila pola pemerintahannya tidak berubah.
"Jangan berharap di tangan KDM bisa memberikan solusi atas defisit APBD Jabar sebesar Rp5,7 T. KDM kan (Kongkow, Duduk, Monitor) dan arah Jawa Barat belum terlihat sampai saat ini," ujarnya.
Hari juga mengaitkan kritiknya dengan isu politik nasional yang disebut-sebut menempatkan KDM dalam agenda politik ke depan.
Ia menyebut apabila KDM memang memiliki target politik yang lebih besar, persoalan utama yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah kemampuan menyelesaikan persoalan pemerintahan di Jabar.
"Agenda ke depan kan memang mau dipasangkan dengan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi jangan berharap defisit Rp5,7 T KDM bisa memberikan solusi," tegasnya.
Hari menilai langkah paling konkret yang dapat dilakukan KDM untuk menghadapi tekanan fiskal Jabar adalah melakukan efisiensi anggaran secara serius.
Ia secara khusus meminta agar kegiatan yang dinilai lebih berorientasi pada pencitraan dan menggunakan anggaran kedinasan dievaluasi.
"Kalau KDM serius memberikan solusi terhadap defisit APBD-nya adalah dengan menghentikan pencitraan yang menggunakan anggaran dinas dan menghemat penggunaan anggaran dinasnya agar efektif dan efisien," pungkasnya.
