Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa. (Foto: RMOL)
Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menandai babak penting dalam penguatan posisi negara-negara Global South sekaligus mempertegas arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa menilai partisipasi aktif Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di New Delhi, India, memiliki arti strategis bagi kepentingan nasional dan arsitektur geopolitik global.
KTT yang menghasilkan Deklarasi New Delhi pada 12 September 2026 itu menunjukkan semakin kuatnya kebutuhan terhadap tata kelola global yang lebih inklusif dan representatif.
"Kehadiran Indonesia dalam forum strategis ini turut memperkuat gaung solidaritas Asia-Afrika yang berakar dari Semangat Bandung 1955. Prinsip kesetaraan kedaulatan dan penolakan terhadap hegemoni sepihak menemukan saluran institusional yang efektif melalui wadah kerja sama ekonomi berkembang seperti BRICS," kata Teguh, Minggu, 13 September 2026.
Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta itu mengapresiasi substansi Deklarasi New Delhi yang dinilai mampu merumuskan sejumlah langkah taktis dalam merespons ketimpangan global dan ketidakpastian geopolitik kontemporer.
Salah satu agenda fundamental dalam deklarasi tersebut adalah komitmen untuk mendorong reformasi lembaga-lembaga multilateral utama, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Teguh menilai reformasi tersebut penting untuk memastikan institusi politik dan keuangan global lebih merepresentasikan realitas distribusi kekuatan ekonomi dunia saat ini. Deklarasi New Delhi juga memberikan perhatian terhadap penguatan rantai pasok global yang tangguh serta transformasi digital yang inklusif.
Menurut Teguh, inovasi teknologi tidak semestinya menjadi hak eksklusif negara maju, tetapi harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan dan pembangunan. Selain digitalisasi, ketahanan pangan dan transisi energi berkelanjutan menjadi pilar penting dalam agenda BRICS.
"Kolaborasi riset dan transfer teknologi hijau antarnegara anggota diupayakan untuk mengakselerasi target pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi domestik," ujarnya.
Terobosan lain yang disoroti adalah dorongan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral antarnegara anggota melalui skema
Local Currency Settlement (LCS).
Teguh memandang kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas keuangan makro sekaligus mengurangi kerentanan negara-negara berkembang terhadap gejolak mata uang global.
Bagi Indonesia, keanggotaan penuh BRICS membuka ruang untuk mengintegrasikan kepentingan nasional ke dalam kerangka kerja sama ekonomi lintas benua. Pada saat yang sama, posisi tersebut tetap dapat ditempatkan dalam koridor politik luar negeri bebas dan aktif.
"Keterlibatan aktif Indonesia diharapkan mampu menjadi katalisator pengisi substansi kerja sama yang berpihak pada keadilan sosial global. Suara Indonesia akan memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam menuntut tata ekonomi dunia yang lebih adil dan transparan," kata Teguh menggarisbawahi.
Secara keseluruhan, Deklarasi New Delhi bukan sekadar dokumen diplomatik formal, melainkan peta jalan menuju tatanan dunia multipolar yang lebih berimbang. Pergeseran poros kekuatan ekonomi global kini kian nyata dengan semakin terkonsolidasinya kekuatan negara-negara berkembang.
Partisipasi sukses Indonesia di KTT BRICS 2026 menegaskan bahwa diplomasi Indonesia berada di jalur yang tepat dalam merespons dinamika zaman. Peran strategis ini sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai motor penggerak perdamaian dan kemakmuran kawasan serta dunia.
