Berita

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti (Foto: RMOL)

Nusantara

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

SABTU, 12 SEPTEMBER 2026 | 11:37 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan tiga kategori sekolah yang menjadi prioritas revitalisasi pada 2026.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan prioritas pertama diberikan kepada sekolah yang terdampak bencana, khususnya bencana alam. Prioritas berikutnya adalah sekolah yang mengalami kerusakan berat.

"Kemudian, sekolah yang ada di daerah 3 T (Tertinggal, Terluar, Terdepan)," kata Abdul Mu'ti kepada wartawan, Jumat malam, 11 September 2026.


Untuk pembangunan tahun ini, Kemendikdasmen telah memulai pembangunan di 11.744 satuan pendidikan. Sebagian di antaranya telah rampung, dengan jumlah sekolah yang selesai dibangun mencapai lebih dari 1.000 satuan pendidikan.

"Itu sudah mulai kita bangun, beberapa sudah selesai, yang sudah selesai sudah di atas 1.000 yang sudah selesai," kata Mu'ti.

Selain pembangunan, Kemendikdasmen juga merencanakan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen menerapkan sistem swakelola dengan melibatkan pihak sekolah dan masyarakat sekitar dalam proses pengawasan.

"Dengan sistem swakelola itu, ada lima hal yang kami nilai sangat positif berdasarkan pengalaman tahun lalu. Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah. Yang kedua, pekerjaannya lebih bagus karena mereka mengerjakan sendiri, jadi mereka melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga itu menghasilkan, apa, punya dampak terhadap ekonomi karena yang bekerja masyarakat setempat," kata Mu'ti.

"Keempat itu juga ikut menggerakkan ekonomi karena material untuk pembangunan dikerjakan di daerah itu sehingga mereka belanja juga dari daerah setempat. Kemudian yang kelima, itu banyak yang sekolah-sekolah itu juga mendapatkan dukungan dari swadaya masyarakat," sambung Mu'ti.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya