Berita

Ahmad Khozinudin. (Foto: Istimewa)

Politik

Tak Ada Hubungan HTI dengan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

SABTU, 12 SEPTEMBER 2026 | 05:59 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Advokat Ahmad Khozinudin buka suara soal tuduhan politisi PSI Dedek Prayudi yang menuduh ada hubungan antara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Menurut Khozinudin, Dedek Prayudi menilai bahwa aksi pembelaan hukum yang dilakukannya dalam kasus ijazah Jokowi, bukanlah murni pembelaan hukum biasa. 

Dedek Prayudi beranggapan ada motif ideologis HTI di balik gerakan tersebut untuk mendelegitimasi pemerintah. 


Gara-garanya Khozinudin dikenal luas sebagai advokat yang juga merupakan mantan aktivis dan salah satu corong suara HTI sebelum organisasi tersebut dibubarkan Jokowi.

"Tak ada kaitan HTI dengan kasus ijazah palsu," kata Khozinudin, dikutip Sabtu 12 September 2026.

Khozinudin menegaskan bahwa advokasi yang dilakukannya karena permintaan klien, juga karena motif ingin membersihkan legacy bangsa Indonesia dari noda hitam pernah dipimpin presiden berijazah palsu.

Ia menekankan bahwa sebenarnya tak ada yang salah dengan HTI. Dulu, saat badan hukum HTI dicabut juga bukan karena HTI bawa truk dan pentungan bambu lalu memukuli massa demonstran. 

"HTI dicabut legal standingnya hanya karena konsisten amar ma'ruf nahi mungkar dan mendakwahkan khilafah," pungkas Khozinudin.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya