Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: RMOL)
Pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang tidak dimiliki seseorang untuk selamanya dinilai bukan sebagai kritik yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik Nurul Fatta menilai pernyataan tersebut lebih tepat dibaca sebagai bagian dari strategi menjaga intensitas komunikasi politik Partai Demokrat dengan publik.
Menurutnya, sebagai partai yang berada dalam pemerintahan, Demokrat tetap perlu menyampaikan sikap kritis. Langkah tersebut bukan berarti mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah, melainkan menjaga eksistensi partai sekaligus mempertahankan komunikasi dengan konstituen dan menjaring simpati publik yang lebih luas.
“Demokrat memang partai koalisi, tapi harus tetap kritis. Bukan soal sikap berseberangan dengan pemerintah, tapi cara menjaga loyalis, sekaligus menjaring simpati publik yang lebih luas,” kata Nurul Fatta kepada RMOL, Kamis, 10 September 2026.
Ia mengatakan, catatan kritis Demokrat terhadap pemerintahan juga bukan sesuatu yang baru. Sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat beberapa kali menyampaikan pandangan kritis terkait sejumlah persoalan, termasuk soal keterlibatan TNI aktif dalam politik.
“Catatan kritis Demokrat terhadap Prabowo ini kan sudah sering dilakukan, misalnya melalui SBY soal TNI aktif di politik yang menyarankan mundur dari TNI. Dan banyak lagi. Ya, semua itu bagian dari berpolitik,” ujarnya.
Menurut Fatta, menjaga suara kritis justru penting bagi Demokrat agar tetap terdengar dan terlihat di mata publik. Terlebih, jika partai tersebut ingin menjaga ruang politik untuk menghadapi Pemilu 2029.
“Kalau ada niatan maju di 2029, itu harus dibuat dari kacamata saya sebagai konsultan politik, biar AHY dan Demokrat tetap terdengar di telinga dan kelihatan di mata publik,” jelasnya.
Nurul Fatta juga menilai kecil kemungkinan pidato AHY mengenai batas kekuasaan dimaksudkan sebagai sindiran langsung kepada Prabowo. Sebab, AHY saat ini merupakan bagian dari lingkaran kekuasaan dan memiliki kepentingan strategis untuk menjaga komunikasi politik yang baik dengan Presiden.
“Menurut saya, hal yang tidak mungkin pidato AHY tentang kekuasaan ada batasnya itu ditujukan ke Prabowo. Toh, dia menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan dan punya kepentingan strategis menjaga komunikasi baik dengan Prabowo,” tuturnya.
Bahkan, lanjut Nurul, hubungan baik tersebut dapat menjadi modal politik Demokrat untuk membuka berbagai kemungkinan skenario menjelang 2029, termasuk peluang AHY kembali masuk dalam bursa calon wakil presiden.
“Termasuk membuka peluang skenario dirinya diposisikan sebagai cawapres di 2029,” pungkasnya.
