Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria buka suara soal rencana pemanfaatan gedung PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk kebutuhan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dony mengatakan, pemanfaatan gedung tersebut merupakan bagian dari aksi korporasi Telkom untuk mengoptimalkan aset perusahaan.
"Itu kan corporate action. Tentu sudah ada pertimbangan. Jadi harus dilihat bahwa sometimes, kadang-kadang kita kita melihatnya ada isu-isu yang negatif," kata Dony di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu, 9 September 2026.
Menurutnya, optimalisasi aset tersebut telah melalui kajian di internal dan sesuai dengan mekanisme bisnis yang berlaku karena Telkom merupakan perusahaan terbuka.
"Optimalisasi aset pasti sudah dilakukan, sudah dikaji tentu oleh Telkom untuk melakukan itu. Tapi yang paling penting, semua transaksi itu tentu harus berdasarkan harga pasar. Karena Telkom itu adalah perusahaan terbuka," ujarnya.
Dony menegaskan, transaksi pemanfaatan aset Telkom tidak boleh merugikan perseroan. Sebaliknya, aset yang dinilai tidak efektif harus dioptimalkan agar memberikan nilai ekonomi bagi perusahaan.
"Tidak mungkin dilakukan sesuatu yang merugikan Telkom. Jadi kalau kita punya gedung tidak efektif, daripada tidak efektif, maintenance-nya, PBB-nya dan sebagainya, tentu akan kita optimalkan," tegasnya.
Ia menambahkan, proses pemanfaatan gedung tersebut juga harus melewati mekanisme penilaian yang berlaku, termasuk melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk memastikan nilai transaksi sesuai dengan harga pasar.
"Jadi harus ada KJPP-nya, market price-nya. Dan saya dengar ini harganya di atas daripada harga pasar pada sewa," tuturnya.
Dony menegaskan, Danantara juga akan terus mendorong optimalisasi aset-aset milik BUMN agar tidak menjadi beban perusahaan.
"Kita semua di Dewan Danantara akan mengoptimalkan aset kita," tegasnya lagi.
Menurutnya, penyewaan gedung merupakan praktik bisnis yang lazim dilakukan. Karena itu, pemanfaatan aset Telkom untuk kebutuhan BGN seharusnya dilihat sebagai bagian dari transaksi bisnis normal sepanjang dilakukan sesuai ketentuan.
"Gedung disewakan kan banyak. Itu OJK juga sewa gedung. Di mana juga sewa gedung itu normal lagi," pungkasnya.
