Berita

Ketua Umum SBPI, Rahmatulloh. (Foto: Dok. Pribadi)

Hukum

SBPI Ancam Pidanakan P3MI dan Manning Agency Nakal

RABU, 09 SEPTEMBER 2026 | 19:21 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Serikat Buruh Perikanan Indonesia (SBPI) membongkar sengkarut penempatan Pelaut Awak Kapal Migran asal Indonesia yang mayoritas bermasalah sejak fase pra-keberangkatan.

Ketua Umum SBPI, Rahmatulloh mengungkapkan, hampir 60 persen aduan yang diterima pihaknya bersumber dari tahap sebelum bekerja. Pelanggaran mencakup manipulasi job order, izin perekrutan tidak jelas, sertifikasi nembak, biaya tinggi, hingga kecurangan Perjanjian Kerja Laut (PKL).

"Karena praktik ini terus berulang sehingga polanya sudah sangat terlihat," tegas Rahmatulloh dalam keterangannya, Rabu, 9 September 2026.


Ia membeberkan salah satu modus operandi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) maupun manning agency, seperti penawaran kerja ke Italia dengan merekrut calon pekerja melebihi kuota. Perusahaan meminta biaya awal dan mengurus visa tanpa jaminan dari pemilik kapal mitra di luar negeri.

Ketika visa ditolak kedutaan, kerugian akibat kelalaian dan kebohongan perusahaan tersebut justru dibebankan kepada calon pekerja. SBPI juga menemukan indikasi P3MI sengaja tidak melakukan proses sign-on resmi (penyijilan) bagi pelaut yang diberangkatkan.

Atas pelanggaran sistematis ini, SBPI mengancam akan memidanakan perusahaan nakal dengan melaporkannya ke Bareskrim Polri.

Pelaku akan dijerat menggunakan UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta UU 66/2024 tentang Pelayaran.

"Langkah ini diambil guna memberikan efek jera sekaligus memutus rantai eksploitasi terhadap calon Pelaut Awak Kapal Migran Indonesia," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya