Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Realisasi anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencapai 99,05 persen dari total pagu Rp2,42 triliun. Tingginya serapan tersebut membuat pembahasan anggaran BMKG Tahun Anggaran 2027 diminta untuk ditunda.
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi meminta DPR terlebih dahulu mendalami pelaksanaan anggaran BMKG 2025 dan 2026, khususnya pengadaan barang dan jasa.
“Saya minta terkait dengan BMKG, pembahasan terkait dengan anggaran tahun 2027 untuk di-pending,” ujar Mori di Kompleks Parlemen, Rabu, 9 September 2026.
Dari total pagu Rp2,42 triliun, serapan program meteorologi, klimatologi, dan geofisika tercatat 99,2 persen. Sementara dukungan manajemen mencapai 98,89 persen.
Berdasarkan wilayah, penyerapan anggaran di pusat mencapai 99,32 persen, sedangkan di daerah sebesar 98,68 persen.
Mori juga merinci sejumlah pengadaan dengan serapan mendekati 100 persen. Program Strengthening Climate and Weather Service Capacity Phase II dengan anggaran Rp344,011 miliar, misalnya, telah terserap 99,74 persen.
Sementara optimalisasi sistem layanan teknologi komputasi dan pengolahan data melalui Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP) memiliki anggaran Rp157,519 miliar dengan serapan 99,9 persen.
“Ini bagaimana cerita proses pengadaannya, Pak? Sampai ada yang Rp157 miliar, hanya tersisa Rp4 juta,” ucap legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat I tersebut.
Pengadaan peralatan monitoring dan dampak gempa bumi melalui IDRIP juga mencatat serapan tinggi. Dari pagu Rp28,572 miliar, realisasinya mencapai Rp28,481 miliar.
Adapun pengadaan peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami memiliki pagu Rp50,228 miliar dengan realisasi Rp50,178 miliar.
Secara keseluruhan, Mori menyebut sejumlah pengadaan dalam program tersebut memiliki total anggaran sekitar Rp585 miliar dengan tingkat serapan mencapai 99,2 persen.
Atas angka-angka tersebut, Mori meminta pelaksanaan anggaran BMKG ditelusuri lebih dahulu sebelum pembahasan anggaran 2027 dilanjutkan. Ia juga mendorong pendalaman terhadap anggaran BMKG 2025 melalui Panitia Kerja (Panja).
“Karena itu, saya minta terkait dengan BMKG untuk pembahasan tahun anggaran 2027 ini bisa kita tunda, sambil kita melihat dulu apa yang terjadi di tahun 2026,” tegas Mori.
