Hasil PISA 2025 Indonesia kembali menunjukkan persoalan serius dalam kualitas pembelajaran. Skor Indonesia hanya mencapai 389 untuk sains, 364 untuk matematika, dan 365 untuk membaca, tak banyak berubah dibandingkan PISA 2022 dan bahkan masih berada di bawah capaian 2015.
Pemerhati pendidikan Universitas Harkat Negeri, Indra Charismiadji, menilai kondisi tersebut tidak semestinya dirayakan sebagai sebuah keberhasilan hanya karena terdapat kenaikan tipis pada skor membaca dan sains.
Menurutnya, istilah “stabil” justru dapat menyesatkan jika digunakan untuk menggambarkan kondisi pendidikan Indonesia.
“Kalau seseorang terbaring di ICU tiga tahun lalu dan hari ini kondisinya tetap di ICU,” tulis Indra, dalam pernyataan yang diterima redaksi, Rabu 9 September 2026.
"Secara teknis itu stabil. Tapi tidak ada dokter yang menyebutnya keberhasilan,” katanya.
Indra menilai ukuran yang lebih penting bukan sekadar membandingkan skor PISA 2025 dengan 2022, melainkan melihat seberapa jauh Indonesia mampu memenuhi target yang dibuatnya sendiri.
Dalam RPJMN 2025-2029, pemerintah menargetkan skor PISA 2025 sebesar 396 untuk membaca, 404 untuk matematika, dan 416 untuk sains. Namun realisasinya masing-masing hanya 365, 364, dan 389.
Artinya, capaian tersebut masih terpaut 31 poin dari target membaca, 40 poin untuk matematika, dan 27 poin untuk sains.
“Kita sedang membandingkan Indonesia dengan janji Indonesia sendiri,” kata Indra.
Ia juga menyoroti tren jangka panjang. Sejak 2015, proporsi siswa Indonesia yang berada di bawah kompetensi minimum Level 2 meningkat 14 poin persentase untuk matematika, 18 poin persentase untuk membaca, dan 7 poin persentase untuk sains.
Menurut Indra, kondisi itu menunjukkan persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar keberhasilan atau kegagalan sebuah program.
“Ini bukan kegagalan program. Ini kegagalan institusi,” ujar Indra.
Indra juga mengkritik rencana pemerintah menulis ulang buku teks dengan penguatan muatan STEM. Baginya, perubahan buku maupun kurikulum tidak akan banyak berarti jika tidak diikuti perubahan nyata dalam proses pembelajaran di ruang kelas.
“Ganti buku itu bahasa lain dari ganti kurikulum,” katanya.
Ia mempertanyakan efektivitas pola perubahan kurikulum yang berulang jika cara guru mengajar dan ekosistem pendidikan tidak ikut berubah.
“Kalau ganti kurikulum tanpa mengubah cara guru mengajar di kelas, kita hanya mengganti sampul, bukan mengganti hasil," ujar Indra.
Indra juga mengingatkan bahwa pendidikan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Ia merujuk konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menempatkan keluarga, gerakan pemuda, dan sekolah sebagai tiga pilar pendidikan.
“Tidak mungkin kita duduk di dingklik peradaban yang harusnya berkaki tiga, tapi cuma bertumpu pada satu kaki: alam perguruan,” sambungnya.
Data PISA 2025 bahkan menunjukkan keterlibatan keluarga dalam pendidikan ikut melemah. Siswa yang mengaku ditanya orang tua mengenai kegiatan sekolah turun dari 57 persen pada 2022 menjadi 48 persen pada 2025. Sementara siswa yang diajak berdiskusi mengenai masalah di sekolah turun dari 48 persen menjadi 36 persen.
Persoalan lain yang disoroti Indra adalah efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan. Ia mencatat akumulasi anggaran pendidikan sejak 2015 telah melampaui Rp6.000 triliun.
Namun, dalam periode yang sama, skor matematika PISA Indonesia justru turun dari sekitar 386 menjadi 364.
Indra menegaskan angka tersebut tidak berarti seluruh anggaran pendidikan sia-sia karena dana pendidikan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Persoalannya, menurut dia, terletak pada tata kelola mutu.
“Saya tidak bilang uangnya sia-sia; anggaran itu membiayai jauh lebih banyak hal daripada sekadar skor PISA,” ujarnya.
“Tapi lebih dari Rp6.000 triliun kemudian, 83 dari 100 anak Indonesia masih belum mencapai kompetensi minimum matematika. Itu bukan persoalan anggaran. Itu persoalan tata kelola mutu,” tegasnya.
Karena itu, Indra menilai pemerintah tidak membutuhkan sekadar program baru atau target “100 hari” menteri.
“Masalah terbesar pendidikan Indonesia bukan lagi krisis pembelajaran. Kita sudah masuk tahap yang lebih berbahaya: normalisasi krisis pembelajaran,” pungkas Indra.
