Berita

Luhut Binsar Pandjaitan dan Mantan Presiden RI Joko Widodo di depan Kereta Cepat. (Foto: KAI)

Hukum

KPK Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Lahan Proyek Whoosh Terus Berjalan

RABU, 09 SEPTEMBER 2026 | 12:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih terus berjalan.

Jurubicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim penyelidik masih mendalami perkara tersebut dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai memiliki informasi terkait dugaan tindak pidana.

"Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau Whoosh saat ini masih terus berproses dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya," kata Budi kepada wartawan, Rabu 9 September 2026.


Budi belum mengungkap konstruksi perkara maupun identitas pihak yang telah dimintai keterangan karena kasus masih berada pada tahap penyelidikan.

Menurut dia, proses penyelidikan berjalan positif. Pihak-pihak yang diperiksa juga dinilai kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan KPK.

"Ya tentunya progres penyelidikannya juga berjalan secara positif, artinya pihak-pihak yang dimintai keterangan juga memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh tim penyelidikan KPK," ujarnya.

Budi juga membantah adanya kendala dari institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan, termasuk pihak yang berkaitan dengan proyek kereta cepat tersebut.

"Tidak ada. Jadi memang ini masih terus berproses, ini soal manajemen penanganan perkara saja, karena memang ini kan penyelidikan terbuka ya. Di sisi lain juga banyak kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan. Sehingga ini juga bagaimana strategi dan manajemen penanganan perkara di KPK," tegasnya.

Terkait jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Namun, dia menyebut jumlahnya sudah cukup banyak.

"Untuk totalnya nanti kami cek ya. Karena memang sudah cukup banyak juga yang dilakukan permintaan keterangan ya dan pihak-pihak tersebut tentunya juga kooperatif memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam tahap penyelidikan perkara ini," katanya.

KPK juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor proyek telah dimintai keterangan. Budi mengatakan identitas maupun latar belakang pihak yang diperiksa belum dapat disampaikan ke publik.

"Untuk detailnya pihak-pihak siapa saja, kami memang belum bisa membuka profil, identitas atau dari pihak mana, swasta atau pihak penyelenggara pengadaan ataupun pihak-pihak lainnya yang terkait, kami belum bisa update ya," pungkas Budi.

Sebelumnya, KPK mengungkap penyelidikan dugaan korupsi terkait proyek KCJB telah berlangsung sejak awal 2025. Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan dan pembebasan lahan, bukan operasional moda transportasi Whoosh.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyelidikan tersebut antara lain mendalami dugaan markup harga dalam proses pengadaan lahan.

"Ada oknum-oknum di mana dia yang bersangkutan itu yang seharusnya ini milik negara, tapi dijual lagi ke negara," kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin 10 November 2025.

Menurut Asep, lahan yang didalami berada di sepanjang jalur proyek mulai dari Halim, Jakarta, hingga Tegalluar, Bandung.

KPK juga menemukan indikasi adanya lahan milik negara yang kembali dijual kepada negara untuk kepentingan proyek KCJB.

"Di sana ada terindikasi tindak pidana korupsi, ada lahan-lahan milik negara, ada lahan yang kemudian dijual tidak sesuai dengan harga pasar dan jauh lebih tinggi dan lain-lain. Nah kerugian dari sisi pembebasan lahan ini yang sedang kita kejar, dan kita akan kembalikan kepada negara," pungkas Asep.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya